Potensi Hemat Rp1.200 Triliun, Pemerintah Kebut Penyaluran Bansos Digital Bebas Potongan

JAKARTA – Upaya pemerintah untuk mengefisienkan anggaran negara mulai menunjukkan titik terang lewat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Tidak tanggung-tanggung, peralihan skema dari tunai menjadi transaksi digital ini diprediksi mampu menyumbang potensi penghematan hingga Rp1.200 triliun bagi kas negara.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memaparkan bahwa program ini menyasar sekitar 50 juta masyarakat termiskin. Dalam paparan di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026), ia menyebut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi landasan utama penyaluran.

"Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," rincinya di sela Konferensi Pers Gerakan Nasional Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Cegah Korupsi dan Judi Online

Salah satu perubahan paling mencolok dari skema baru ini adalah hilangnya kebebasan penggunaan dana oleh penerima bantuan. Bansos digital dirancang agar hanya bisa diakses untuk kebutuhan pokok spesifik, seperti menebus beras, membeli bahan bakar, dan melunasi tagihan listrik.

"Kita masih memikirkan apakah nanti diberikan kupon, sehingga tidak boleh untuk judi online," beber Luhut.

Pola transaksi nontunai (cashless) ini sengaja dipilih untuk memutus mata rantai korupsi dan pungutan liar yang kerap terjadi di lapangan. Dengan sistem digital, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki rekam jejak yang jelas.

"Kami sepakat tidak ada lagi cash transfer, jadi semua cashless transaction. Ini juga untuk mengurangi korupsi karena setiap transaksi harus ada dasarnya," paparnya.

Berbasis Data Nyata di Lapangan

Persiapan menuju digitalisasi penuh ini sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Setelah sukses menjalani masa uji coba di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah kini memperluas jangkauan pendataan ke 215 kabupaten lain.

Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan aman, pemerintah menunjuk Polri, TNI, hingga masyarakat sipil sebagai agen perlindungan sosial. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan.

Terkait kuota 50 juta penerima, Luhut menegaskan bahwa angka tersebut tidak kaku. Jumlahnya bisa bertambah atau berkurang seiring dengan pembaruan data DTSEN dan dinamika kondisi ekonomi masyarakat.

"Presiden sudah mengatakan, enggak apa-apa kita mulai dengan real number," pungkasnya merujuk pada pentingnya pemanfaatan data faktual di lapangan. ***