Siapkan Dana Cadangan APBN, Kemenkeu Pastikan Anggaran Rekening Otomatis tidak Tembus Rp11 Triliun

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membukakan rekening bank secara massal bagi warga yang baru mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) terus dimatangkan di tingkat kementerian. Nantinya, identitas kependudukan yang baru dicetak akan langsung terkoneksi dengan buku tabungan berisi transferan awal Rp50.000.

Langkah ini diambil guna menyasar kelompok masyarakat yang sama sekali belum terjangkau akses perbankan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan bahwa mekanisme operasional dari instruksi Presiden, Prabowo Subianto ini sudah disiapkan, meski beberapa detail teknis masih dalam pembahasan mendalam.

"Tapi yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga," paparnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Untuk mengeksekusi penyaluran dana ke seluruh lapisan warga, dua perbankan milik negara mendapatkan penugasan khusus. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) akan mengover pembuatan rekening secara nasional, dengan pengecualian Provinsi Aceh yang operasionalnya diserahkan sepenuhnya kepada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI).

Bukan Sasar 200 Juta Penduduk

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya turut merespons wacana yang bergulir mengenai besaran biaya program yang menembus Rp11 triliun. Angka itu mulanya dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan hitungan target sasaran 200 juta warga.

Purbaya menegaskan nominal belasan triliun itu belum menjadi keputusan final. Pemerintah saat ini masih melakukan proses pemilahan data untuk menyingkirkan warga yang sudah tercatat sebagai nasabah bank aktif, sehingga penerima saldo awal murni hanya diperuntukkan bagi kelompok yang belum memiliki rekening.

"Ada dana cadangan kita yang kita bisa pakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai Rp11 triliun. Kan enggak sampai 200 juta orang," tandasnya memastikan keamanan ruang kas negara. ***