DPRD DKI: Tak Masuk Akal Anggaran BBM Tetap Tinggi jika Sampah Tak Lagi ke Bantargebang

‎

‎Judistira mengatakan, dengan kebijakan tersebut, sampah yang dikirim ke Bantargebang nantinya hanya berupa residu. Sementara itu, sampah lainnya harus ditangani melalui fasilitas pengolahan yang berada di dalam wilayah Jakarta.

‎

‎"Ini kita tidak bisa lagi mengirimkan sampah ke sana (Bantargebang) selain residu," kata Judistira dalam rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta, Jumat (11/9/2026).

‎

‎Menurut dia, perubahan pola pengelolaan tersebut harus berdampak pada perhitungan ulang kebutuhan BBM. Sebab, aktivitas pengangkutan sampah menuju Bantargebang yang selama ini menempuh jarak jauh akan berkurang.

‎

‎Judistira menilai, kondisi itu berpotensi menekan biaya operasional, khususnya untuk BBM kendaraan pengangkut sampah. Karena itu, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menghitung secara cermat kebutuhan BBM berdasarkan perubahan rute pengangkutan.

‎

‎"Dari BBM ini saya menyimpulkan bahwa bisa diefisiensi sebenarnya BBM ini. Karena yang berat itu mengirimkan sampah ke Bantargebang," ujarnya.

‎

‎Di sisi lain, Judistira mengingatkan Pemprov DKI harus memastikan kapasitas pengolahan sampah di dalam kota mencukupi. Sebab, Jakarta diperkirakan menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah setiap hari yang membutuhkan penanganan secara konsisten.

‎

‎"Yang harus kita pikirkan bagaimana 9.000 ton ini setiap hari diproduksi di Jakarta," ucapnya.

‎

‎Ia mengungkapkan, kapasitas fasilitas pengolahan sampah yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk menampung seluruh timbulan sampah Jakarta. Sejumlah fasilitas yang menjadi bagian dari sistem pengolahan, seperti RDF Rorotan, RDF di Bantargebang, serta tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R), dinilai belum maksimal.

‎

‎"Kalau kita jumlah-jumlahkan itu masih amat sangat kurang," ungkap Judistira.

‎

‎Karena itu, Judistira meminta Pemprov DKI tidak hanya menghitung tambahan kebutuhan anggaran BBM, tetapi juga memperhitungkan perubahan aktivitas pengangkutan sampah secara keseluruhan.

‎

‎Ia menjelaskan, pengurangan perjalanan kendaraan menuju Bantargebang semestinya menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam menentukan kebutuhan anggaran operasional persampahan.

‎

‎"Kalau memang ini ada penambahan, oke penambahan kaitan dengan harga BBM. Tapi aktivitas tracking-nya ini amat sangat berkurang," tegasnya.

‎

‎Judistira menegaskan, ketika sampah tidak lagi seluruhnya dikirim ke Bantargebang, pola pengangkutan seharusnya lebih banyak berlangsung di dalam wilayah Jakarta. Kondisi tersebut harus menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan BBM agar anggaran yang dialokasikan benar-benar rasional.

‎

‎"Ini harus dihitung betul, Pak Kadis. Mudah-mudahan ini bisa ketemu angka-angka yang memang rasional dalam rangka penanganan sampah di Jakarta," pungkas Judistira. ***