Ekonomi Melambat Imbas Penyesuaian TKD, Wamendagri: Pemda Harus Gali Sumber Baru

JAKARTA - Target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen menuntut pergerakan yang lebih taktis dari pemerintah daerah (Pemda). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memperingatkan jajaran pimpinan daerah agar berhenti menjadikan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebagai alasan saat grafik ekonomi di wilayah mereka mengalami perlambatan.

Pesan tersebut disampaikannya menyusul agenda Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berlangsung di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026). Ia membeberkan bahwa kemajuan suatu wilayah tidak bisa terus-menerus disandarkan pada kucuran belanja pemerintah semata.

"Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9/2026).

Hilirisasi Pangan dan Ekosistem Lokal

Bima Arya mengakui bahwa realisasi anggaran daerah memang menjadi instrumen untuk memutar roda ekonomi. Kendati demikian, ia menolak anggapan bahwa perubahan porsi dana dari pusat otomatis mematikan urat nadi perekonomian warga setempat.

"Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Guna mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Pemda mencari celah sumber pendapatan baru. Langkah konkret yang ditawarkan adalah pembangunan ekosistem bisnis lokal serta percepatan hilirisasi di sektor pangan.

Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri, ia menunjuk Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai contoh riil daerah yang mulai berhasil menciptakan ekosistem tersebut.

"Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini, salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi," terangnya.

Sinergi Lintas Lembaga Negara

Agar praktik baik ini bisa ditiru oleh wilayah lain, pemerintah pusat mengambil langkah fasilitasi. Kemendagri kini menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk menjembatani pertukaran pengalaman.

Melalui berbagai forum regional, daerah-daerah di Indonesia akan saling membedah taktik jitu yang sudah terbukti berjalan agar percepatan ekonomi dapat merata ke seluruh pelosok negeri.***