Pansus Minta E-Trap Dipasang Segera untuk Tekan Kebocoran PAD Parkir DKI
 |
| Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter. (Ist). |
Rabu, 23 September 2026 13:10 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran. Digitalisasi melalui pemasangan perangkat E-Trap didorong untuk memastikan seluruh transaksi parkir dapat dipantau secara real time.
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, masih terdapat indikasi kebocoran dalam pengelolaan perparkiran. Karena itu, digitalisasi dinilai perlu menjadi prioritas agar transaksi parkir dapat diawasi secara transparan.
"Digitalisasi itu penting karena tidak ada cara lain," kata Jupiter seusai rapat kerja Pansus Tata Kelola Perparkiran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menurut Jupiter, pemasangan E-Trap memungkinkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetahui besaran transaksi dan pendapatan parkir secara langsung. Sistem tersebut juga dapat menjadi basis data yang lebih akurat dalam pengawasan pajak parkir.
Ia menilai, tanpa sistem pemantauan secara real time, upaya meningkatkan PAD dari sektor perparkiran akan sulit dilakukan. Karena itu, Pansus meminta perangkat digital tersebut segera dipasang oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.
"Jadi kami meminta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar segera diimplementasikan, agar segera pemasangan digitalisasi ini dari Bapenda untuk segera dipasang," tegas Jupiter.
Pansus masih memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Namun, jika rekomendasi kedua kembali tidak dilaksanakan, Pansus akan meminta Gubernur DKI Jakarta turun tangan untuk memastikan percepatan digitalisasi perparkiran.
Anggota Pansus, Pandapotan Sinaga mengatakan, perkembangan teknologi memungkinkan pengawasan transaksi parkir dilakukan secara lebih efektif. Salah satunya melalui pemanfaatan kamera pengawas yang terintegrasi dengan sistem perpajakan.
Menurut dia, sistem pengawasan berbasis teknologi diperlukan karena pengawasan manual memiliki keterbatasan. Integrasi data dapat membantu memantau aktivitas parkir secara lebih akurat, baik di pusat perbelanjaan maupun lokasi parkir lainnya.
"Sehingga pembohongan daripada pengelola parkir bisa kita minimalisasi, bisa kita kurangi," kata Pandapotan.
Pandapotan menegaskan, Pansus tidak berfokus mengejar besaran pendapatan yang diperoleh pengelola parkir.
"Pengawasan diarahkan untuk memastikan kewajiban pajak yang berasal dari aktivitas parkir dilaporkan dan disetorkan sesuai dengan ketentuan, sehingga potensi kebocoran PAD dapat ditekan," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, SEA Games, DKI Jakarta |
