Gerindra Serahkan Nasib Nusron Wahid ke Tangan Prabowo Usai OTT KPK di Kementerian ATR/BPN

JAKARTA - Pusaran dugaan korupsi yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memicu teka-teki mengenai posisi Nusron Wahid di Kabinet Merah Putih. Menanggapi situasi tersebut, Partai Gerindra memastikan tidak akan ada campur tangan politik dan menyerahkan sepenuhnya keputusan evaluasi menteri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso memastikan pihaknya menghormati langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia menjamin proses penyelidikan diserahkan seutuhnya kepada lembaga antirasuah tersebut agar tuntas hingga ke akar tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

"Soal Pak Nusron pastinya kita menghormati dan tidak akan mungkin melakukan intervensi. Kita serahkan semua proses hukumnya kepada KPK, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," tegas Sugiat di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Sorotan publik kini tertuju pada kelanjutan karier politik Nusron di pemerintahan. Terkait isu perombakan kabinet, Sugiat menilai hal tersebut berada di luar ranah partai pengusung. Ia menyebut evaluasi susunan menteri merupakan hak prerogatif kepala negara yang sepenuhnya berada di tangan presiden.

"Persoalan kapan waktunya reshuffle dan siapa menterinya itu menjadi kewenangan mutlak Bapak Presiden. Siapapun yang akan diputuskan, pastinya Gerindra akan mendukung penuh," tambahnya.

Desas-desus mengenai rencana pengunduran diri Nusron Wahid belakangan berembus kencang seiring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Operasi senyap tersebut dikabarkan menyeret sejumlah pejabat teras dan pihak yang diduga memiliki kedekatan dengan Nusron di kementerian terkait.

Bersamaan dengan itu, muncul rumor bahwa Prabowo telah memanggil Nusron secara khusus untuk membahas rentetan perkara ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun tanggapan langsung dari Nusron sendiri terkait kebenaran kabar tersebut.

Dari sisi pemerintah pusat, pihak Istana telah mengambil sikap untuk menjaga jarak dari pusaran hukum tersebut. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto memastikan bahwa Presiden tidak akan mencampuri proses penegakan hukum pasca-OTT di kementerian tersebut.

"Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu," ucap Bambang saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen pada pekan sebelumnya, Rabu (16/9/2026). ***