Syarat Buka Blokade Selat Hormuz, Iran Tuntut Pencairan Aset Rp180 Triliun ke AS

JAKARTA - Ketegangan militer yang membekap kawasan Timur Tengah kini memasuki babak diplomasi baru setelah pemerintah Iran menyodorkan proposal penghentian konflik bersenjata kepada Amerika Serikat. Peta jalan resolusi yang dirancang berlangsung selama tujuh hari ini menjadikan pembukaan kembali Selat Hormuz—urat nadi perdagangan minyak dan gas dunia—sebagai alat tawar utama Teheran.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menguraikan kerangka waktu proposal tersebut usai mendampingi Presiden Masoud Pezeshkian dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Skema Tujuh Hari Menuju Kesepakatan Akhir

Dalam rancangan tersebut, Teheran menjadwalkan empat hingga lima hari pertama sebagai fase pelaksanaan langkah awal bagi kedua belah pihak yang berseteru.

"Selat Hormuz akan dibuka kembali pada hari keenam, dan pada hari ketujuh, pembicaraan dengan AS akan dimulai untuk kesepakatan akhir mengenai topik-topik yang disepakati bersama," terang Araghchi di hadapan awak media, Jumat (25/9/2026). Topik lanjutan yang dimaksud merujuk pada kelanjutan negosiasi program nuklir Iran.

Tuntutan Pencabutan Sanksi Ekonomi

Proposal ini memuat sejumlah tuntutan konkret yang harus dipenuhi oleh Washington. Iran meminta Amerika Serikat segera mencabut blokade angkatan laut yang mengepung pelabuhan-pelabuhan mereka, serta mendesak penangguhan sanksi atas penjualan minyak internasional.

Syarat lainnya mencakup pencairan dana milik Iran senilai 12 miliar dolar AS yang dibekukan oleh sistem perbankan global. Washington juga diwajibkan mematuhi gencatan senjata yang mencakup wilayah konflik di Lebanon dan Yaman. Sebagai imbalan, Teheran berjanji memulihkan kelancaran arus pelayaran komersial di Selat Hormuz.

Qatar dan Pakistan Jadi Perantara

Proses penyampaian dokumen kesepakatan ini tidak dilakukan secara langsung. Presiden Masoud Pezeshkian menyebutkan bahwa poin-poin perundingan didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) yang pernah disepakati pada bulan Juni lalu.

Pezeshkian menyatakan Qatar dan Pakistan mengambil peran penting dalam menjembatani kebuntuan diplomasi. Kedua negara tersebut bertugas menyampaikan pesan-pesan dari Teheran ke Washington agar Amerika Serikat segera memperjelas posisinya terhadap tawaran penghentian perang tersebut.***