Rocky Gerung Dukung KDKMP Prabowo di Kongres SI, Ajak Warga Jadikan Koperasi Senjata Ekonomi
![]() |
| Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung. |
JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung menegaskan koperasi harus digerakkan sebagai instrumen nyata untuk menata ulang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikannya saat merespons program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam Diskusi Publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam (SI) ke-42 di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Agenda diskusi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dan Presiden Lajnah Tanfidziah SI, Hamdan Zoelva. Hadir pula jajaran tokoh ekonomi syariah serta perwakilan pengembangan usaha koperasi tingkat nasional.
Revolusi Koperasi Sebagai Gerakan Akar Rumput
Menurut Rocky, semangat pemerintah pusat untuk menegakkan ekonomi konstitusi melalui KDKMP merupakan sebuah transformasi penting guna meredam dominasi sektor swasta dan BUMN. Meski program ini masih memiliki catatan evaluasi, ia meminta agar berbagai isu yang beredar tidak menghentikan langkah pengembangan kelembagaan di akar rumput tersebut.
Koperasi dipandang sebagai lembaga ekonomi rakyat yang secara mutlak diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kekuatan utama dari entitas ini justru terletak pada pertumbuhannya yang berawal dari kebutuhan nyata di tengah masyarakat.
"Sesuatu yang dibatasi institusi mengakibatkan kita berpura-pura dengan pikiran, saya nggak mau itu. Koperasi itu bukan bangunan tapi gerakan, hanya itu yang kita percaya bahwa revolusi bisa terjadi," tegasnya.
Transformasi Ekonomi Hadapi Dominasi Korporasi
Gagasan koperasi ini dinilai memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan nilai kebersamaan bangsa Indonesia yang sejalan dengan asas Pancasila. Ia menyoroti ketimpangan posisi koperasi dalam struktur perekonomian nasional jika disandingkan dengan korporasi dan BUMN.
Selama ini, entitas kerakyatan tersebut kerap hanya berada pada posisi penerima manfaat yang amat terbatas.
"Konstitusi kita mengenal tiga player untuk menghasilkan solidaritas. Dalam praktiknya koperasi hanya menemukan tetesan CSR dari korporasi. Sejak Presiden Prabowo ini diubah, maka benar ini adalah transformasi ekonomi meski harus bertengkar dengan para pemilik modal," urainya.
Penguatan KDKMP dinilai mutlak membutuhkan intervensi dan dukungan negara agar tidak sekadar menjadi wadah administratif di tingkat desa maupun kelurahan. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kemandirian warga dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | rmol.id |
| Kategori | : | Umum |













