BEM UI Gelar Aksi di Tugu Tani, Bawa Lima Tuntutan Termasuk Darurat Karhutla

JAKARTA - Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) 2026 Fathimah Azzahra mengungkap alasan pemilihan kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat sebagai lokasi aksi unjuk rasa elemen mahasiswa dan masyarakat sipil, Selasa (20/10/2026). Lokasi ini dinilai berkaitan erat dengan fokus tuntutan yang menyoroti persoalan keseharian masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ketimpangan sosial.

Simbol Perjuangan Isu Akar Rumput

Fathimah menyebutkan, kawasan Tugu Tani memiliki nilai simbolis yang kuat untuk menyuarakan penderitaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Isu krisis ekologi dan ketimpangan menjadi prioritas yang dikawal di jalanan.

"Kalau yang sekarang kita sangat prihatin dengan kondisi karhutla dan sebagainya. Kemudian juga tuntutan-tuntutan kita tuh yang sekarang sangat fokus pada concern yang sangat-sangat grassroot," urainya.

Ia turut membandingkan pemilihan lokasi ini dengan pergerakan sebelumnya yang terpusat di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI). Isu yang disuarakan di Bundaran HI dinilai lebih bersifat makro, berbeda dengan aksi kali ini yang sangat spesifik.

"Dimana kita merasa bahwa Tugu Tani ini punya simbol yang paling sempurna untuk ini, karena yang kita tuntut hal-hal yang betul-betul dirasakan oleh rakyat sebenarnya secara langsung," tegas Fathimah.

Lima Tuntutan Utama ke Pemerintah

Dalam aksi turun ke jalan tersebut, BEM UI bersama elemen masyarakat sipil membawa lima poin tuntutan utama. Poin pertama secara spesifik mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus memulihkan ekosistem yang rusak akibat bencana tersebut.

Massa aksi pada tuntutan kedua menyoroti urgensi pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi guna memberantas ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Selanjutnya, pada poin ketiga, mahasiswa meminta negara segera menghentikan penyempitan ruang sipil serta segala bentuk praktik militerisasi.

Tuntutan keempat berfokus pada agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara komprehensif hingga ke akar. Sementara itu, poin kelima mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan demi mewujudkan sistem pembelajaran yang berpihak kepada rakyat. ***