‎Yuke Yurike Minta DLH DKI Cari Terobosan Atasi Tumpukan Sampah

‎

‎"Saat ini persoalan sampah menjadi salah satu perhatian serius Komisi D, terutama setelah adanya pembatasan pembuangan sampah di TPST Bantargebang," kata Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).

‎

‎Menurutnya, DLH perlu menyiapkan perencanaan menyeluruh, mulai dari pengangkutan, pemilahan hingga pengolahan sampah di tingkat wilayah. Evaluasi juga harus dilakukan terhadap jumlah dan kondisi armada, termasuk kendaraan rusak serta kebutuhan peremajaan.

‎

‎Ia menyebut, skema sewa armada belum dapat diterapkan pada 2027 karena masih membutuhkan kajian. Karena itu, kesiapan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan sampah tetap harus diperhitungkan.

‎

‎Yuke juga mengingatkan agar sistem pengangkutan berjalan optimal setelah masyarakat melakukan pemilahan sampah. Jangan sampai warga sudah memilah sampah dari rumah, tetapi pemerintah tidak mampu mengangkutnya secara tuntas sehingga menurunkan motivasi masyarakat.

‎

‎Selain armada, keterbatasan tempat penampungan sementara (TPS) di sejumlah wilayah juga perlu menjadi perhatian. Jika sampah tidak terangkut, TPS berisiko kelebihan kapasitas dan mendorong masyarakat membuang sampah sembarangan, termasuk ke kali dan saluran air.

‎

‎"Hal yang kami khawatirkan adalah sebentar lagi memasuki musim hujan. Jika sampah tidak terangkut, persoalan ini bisa semakin rumit dan berpotensi memicu masalah lingkungan lainnya," ujarnya.

‎

‎Untuk mengantisipasi keterbatasan Bantargebang, Yuke meminta DLH menyiapkan alternatif melalui optimalisasi pemilahan, pengolahan kembali sampah, serta kerja sama dengan pihak ketiga. DLH juga dapat memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membantu mengatasi keterbatasan anggaran.

‎

‎Di sisi lain, ia mengingatkan adanya kewajiban pemenuhan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang membutuhkan anggaran besar. Kebutuhan tersebut mencakup penataan pengelolaan sampah di Bantargebang, penerapan landfill, penutupan menggunakan membran, pengadaan alat berat, serta pembangunan tanggul dan turap.

‎

‎Yuke menilai, pemerintah perlu menyiapkan alternatif penanganan sampah untuk satu hingga dua tahun ke depan. Sebab, pembangunan fasilitas pengolahan alternatif membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan.

‎

‎Ia juga mendorong DLH menyusun target penanganan yang terukur, misalnya pembenahan sistem pengangkutan dan pembentukan wilayah percontohan pengolahan sampah dalam tiga hingga lima bulan pertama.

‎

‎Yuke mengungkapkan, keberhasilan pengolahan sampah organik di sejumlah wilayah dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di daerah lain. Jika armada masih terbatas, DLH juga bisa menerapkan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah agar masyarakat mengetahui waktu dan lokasi pengambilan.

‎

‎"Persoalan sampah harus diselesaikan sekarang. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah harus memiliki terobosan dan lebih kreatif mencari solusi. Seluruh pihak harus bergerak bersama agar masalah ini tidak semakin sulit di kemudian hari," pungkas Yuke. ***