JAKARTA - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menerima audiensi mahasiswa fakultas hukum Sultan Ageng Tirtayasa di ruang PPUU,lantai 3,DPD RI. Dalam pertemuan tersebut, Senator Banten, Ahmad Subadri menyampaikan bahwa saat ini DPD sedang terus berjuang untuk memperkuat kewenangannya dalam memperjuangkan kepentingan daerah (24/10/2016).

JAKARTA - Reformasi birokrasi dinilai belum berjalan dengan maksimal karena masih ditemukan berbagai kasus pungutan liar (pungli) di berbagai area pelayanan public. Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terus berkomitmen menjalankan refromasi birokrasi.

JAKARTA - Senator Fahira Idris mengingatkan KPU DKI Jakarta untuk memastikan semua warga DKI Jakarta yang memenuhi syarat sebagai pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan memastikan DPT bersih dari orang-orang yang tidak punya hak untuk memilih pada Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2017. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat utama sebuah Pilkada dikatakan demokratis, jujur, dan adil.

JAKARTA - Finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) diwarnai perdebatan atas pasal 7 yang mengatur tentang pihak-pihak yang memiliki kewajiban dalam menjalankan RUU ini.

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad menerima audiensi dari Lembaga Tinggi Masyarakat Adat (Lemtari). Kedatangan Lemtari tersebut untuk meminta arahan dan saran dari Farouk Muhammad terkait pencapaian tujuan dalam menguatkan nilai-nilai asli dan adat bangsa Indonesia yang dianggap telah luntur karena globalisasi.

JAKARTA - Komite Nasional Perempuan meminta pemerintah daerah mengkaji kembali regulasi bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Komnas Perempuan yang dengan agenda pembahasan Implementasi undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/10/2016).

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad menerima rombongan Hartford Seminary dan Pengurus ICMI Pusat. Pertemuan ini dimaksud untuk meningkatkan atau mengharmonisasi dunia melalui agama dan budaya.

JAKARTA - Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau yang lebih dikenal dengan Perppu Kebiri menjadi Undang-Undang. Regulasi ini adalah lompatan baru dalam upaya perlindungan anak dan menjadi langkah awal bagi Indonesia menuju negeri ramah anak.

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mengaku cukup terkejut atas penunjukan Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. 

JAKARTA - Indonesia memang menjadi negara rawan bencana. Bahkan, beberapa minggu lalu bencana alam juga terjadi di Jawa Barat (Jabar) khususnya di Garut dan Sumedang. Untuk itu DPD RI mengadakan rapat koordinasi untuk membahas pasca penanggulangan bencana khususnya di Jabar.

JAKARTA - Konsolidasi internal dalam tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merupakan salah satu cara ampuh untuk mewujudkan penguatan kewenangan.

JAKARTA - Dukungan penguatan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah terus mengalir. Tiga kepala daerah di Kepulauan Nias menyatakan mendukung DPD RI diperkuat wewenangnya untuk dapat lebih memaksimalkan peran dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Dukungan tersebut diungkapkan Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli, Bupati Nias Barat, Faduhusi Daely dan Bupati Nias Utara, M. Ingati Nazara disela-sela rapat kerja Komite II DPD RI dengan para bupati di Kepulauan Nias yang membahas percepatan sektor kemaritiman di daerah Kepulauan Nias.