JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tengah menyusun pertimbangan terkait  revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam rangka meminta masukan, Komite III DPD RI melakukan rapat dengan pendapat dengan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Keduanya memberikan sejumlah masukan diantaranya mengusulkan pemisahan Kementerian Agama sebagai regulator dan lembaga penyelenggara haji sebagai operator.

JAKARTA - DPD RI mengkhawatirkan adanya pemangkasan APBN tahap tiga yang akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini. Tentunya hal itu akan berdampak langsung kepada daerah-daerah di Indonesia. Pasalnya, tidak semua daerah yang mampu, bahkan di daerah di Janeponto, pemerintah baru bisa menggaji guru ngaji Rp150 ribu perbulan.

JAKARTA - Rencana gerakan nasional penguatan DPD RI pada 30 Agustus 2016 nanti mendapat tanggapan pro dan kontra dari sejumlah Anggota DPD RI sendiri. Namun bagi Anggota DPD RI dapil Riau, Maimanah Umar, gerakan tersebut perlu didukung dan dianggap mendesak.

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang membuka kran investasi di tanah air mulai mendapat kritikan. Pasalnya, investasi yang dilakukan, juga membawa dampak buruk bagi kedaulatan karena juga diiringi dengan masuknya pekerja asing khususnya dari negeri Cina ke Indonesia.

PADANG - Malam takbiran jelang lebaran 1437 H, Selasa (5/7), terasa begitu syahdu di Kota Padang. Terlebih malam takbiran itu diikuti pula oleh Presiden RI, Joko Widodo.

JAKARTA - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI kembali turun ke Provinsi Riau guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait persoalan lahan. Kali ini BAP memfasilitasi/memediasi tuntutan masyarakat desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan agar melepaskan lahan seluas sekitar 2000 hektar yang merupakan areal HPHTI/konsensi PT. Arara Abadi yang diperoleh 1996 lalu. Masyarakat mengaku kawasan tersebut telah digarap sebagai lahan pertanian (padi) sejak tahun 1990-an.

MERAK - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad meninjau‎ kesiapan angkutan lebaran dan fasilitas penunjang di Pelabuhan Merak, Cilegon, Jumat (24/6). Peninjauan sarana dan prasarana ini, dimaksudkan untuk melihat kesiapan Pelabuhan Merak dalam menghadapi arus mudik 2016 ini.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI  memberikan pertimbangan segera diberlakukannya kebijakan tax amnesty guna menekan defisit anggaran APBN 2016. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka menekan anggaran belanja pemerintah, kebijakan tax amnesty dirasa segera diberlakukan guna menutup defisit anggaran tersebut.

JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan keberadaan DPD merupakan sebuah jawaban dari ketidakadilan dari periode (pemerintah) sebelumnya. Termasuk menghadirkan Papua agar sejajar dengan provinsi lainnya.

JAKARTA- Wakil Ketua GP Ansor Benny Ramdhani mengecam segala bentuk kekerasan yang menimpa Ketua GP Ansor Kota Manado beserta beberapa anggota GP Ansor yang melakukan aksi damai pada hari Kamis (02/06/2016) yang lalu.

JAKARTA- Pengurus Koperasi Sengkemang Jaya Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau kembali mengadukan persoalan dana kompensasi dari PT Nusa prima manunggal (NPM), ke DPD RI di Jakarta.

JAKARTA- Masih dilakukannya pemadaman bergilir oleh PLN hampir seluruh Indonesia membuat prihatin anggota Komite 2 DPD RI, Hj. Rubaety Erlita Prabasa. Khusus Kalbar, PLN diminta untuk melakukan berbagai upaya agar tidak ada lagi pemadaman, terutama pada saat bulan Ramadan nanti.