JAKARTA- Kericuhan sempat terjadi pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang digelar Kamis (17/03/2016) kemarin. Kericuhan tersebut dipicu persoalan pemangkasan masa periode pimpinan DPD yang semula lima tahun menjadi dua tahun enam bulan.

JAKARTA- Pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI ini, Panitia Perancang Undang-Undang melaporkan perkembangan penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang dan RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional sebagai RUU Inisiatif.

JAKARTA- Komite I DPD RI sampaikan empat hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

JAKARTA- DPD RI menyampaikan keberatan atas disahkannya UU Tapera dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pembahasan kedua UU itu dinilai cacat formil karena tidak sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menjadi RUU Inisiatif DPD RI.

JAKARTA- Keputusan tentang pengurangan masa jabatan pimpinan DPD yang tidak diteken Ketua DPD Irman Gusman berujung panjang. Kegaduhan di Ruang Sidang Paripurna pun pecah. Sejumlah anggota DPD menggulirkan mosi tidak percaya.

JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan pandangan dan pendapat terhadap RUU Penyandang Disabilitas dan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN).

JAKARTA- BAP DPD RI menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masih kurang memuaskannya penyelesaian atas kerugian negara melalui proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

JAKARTA- Wakil Ketua DPR Ri sekaligus politisi Partai Demokrat, Agus Hermanto menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak akan maju dalam bursa calon presiden 2019 mendatang.

JAKARTA- Menanggapi keluhan warga mengenai pembangunan tembok perlintasan kereta api yang berada di kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Lampung. Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan warga kecamatan Enggal dan pihak terkait.

JAKARTA- Genderang perang terhadap moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) terus ditabuh. Perlawanan ini membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak berkutik. Isu moratorium pun kembali ditegaskan bukanlah pilihan pemerintah. Meski demikian, para pejuang DOB mengklaim usahanya bukan tindakan pengemis ke pusat pemerintahan.

JAKARTA- Menindaklanjuti sengketa aset gedung cawang kencana yang disampaikan oleh Yayasan Citra Handadari Utama (YCHU), Badan Akuntabilitas Publik ( BAP ) DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan juga perwakilan YCHU di ruang rapat Komite I DPD RI, Gedung B, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/03/2016) yang lalu.