JAKARTA - Komite IV DPD RI kembali melanjutkan agenda pendalaman terkait kajian atas penundaan Dana Alokasi Umum (DAU). Hal tersebut juga merupakan bagian dari dana transfer daerah.

JAKARTA - Menindaklanjuti aspirasi daerah kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terkait permintaan pembatalan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) terhitungan bulan September hingga Desember 2016, anggota DPD RI asal Provinsi Riau mengadakan pertemuan dengan pihak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

JAKARTA - Kepercayaan publik terhadap DPD RI bisa rontok, bila lembaga perwakilan daerah itu lamban memproses pergantian Ketua DPD Irman Gusman. Sebab, sudah dua pekan ini, DPD masih juga dipimpin Irman, tersangka kasus penerimaan suap.

JAKARTA - DPD RI terus melakukan komunikasi politik terkait dukungan penguatan kewenangan DPD melalui Amandemen UUD 1945. Kali ini Pimpinan DPD berkunjung ke Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). DPD RI mengajak PKB mendukung penguatan sistem ketatanegaraan dengan cara mengamandemen UUD 1945.

JAKARTA - Penundaan penyaluraan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat saat ini tengah menjadi perbincangan. Untuk itu, Komite IV DPD minta penjelasan hal tersebut kepada pemerintah.

JAKARTA - Rancangan undang-undang (RUU) Kewirausahaan Nasional harus memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha kecil dan mampu menahan laju perusahaan ritel modern. Anggota Komite III DPD RI, Ahmad Sadeli menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya minimarket yang tersebar hingga pelosok kota bahkan sampai ke desa. Hal ini menimbulkan efek buruk yakni menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja ke toko/warung kecil.

JAKARTA - Pembentukan badan baru sebagai operator ibadah haji dan umroh yang diatur dalam Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh kembali menuai perdebatan dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin di Ruang Kerja Komite III, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (27/9).

JAKARTA - Komite IV DPD menggelar kegiatan Uji Sahih RUU Tentang Penilai di Gedung DPD. Pada uji sahih kali ini, Komite IV meminta tanggapan dari Direktur Ekstensifikasi dan Penilai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK, dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Pemerintah) telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XIII. Namun secara realita paket kebijakan tersebut dinilai belum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pasalnya, harga gas industri saat ini masih tergolong tinggi sehingga belum mendongrak dunia usaha.

JAKARTA - Ketua Forum Rektor Indonesia Terpilih (2016-2017) Prof. Suyatno mengatakan pilihan posisi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hanya ada dua yaitu diperkuat atau dibubarkan.

JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membentuk Tim 10 untuk mengkaji permasalahan kasus Irman Gusman.

JAKARTA - Pemerintah memberikan penghargaan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) karena telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.