Paket Kebijakan Jokowi Dinilai Belum Mampu Dongkrak Dunia Usaha

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Pemerintah) telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XIII. Namun secara realita paket kebijakan tersebut dinilai belum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pasalnya, harga gas industri saat ini masih tergolong tinggi sehingga belum mendongrak dunia usaha.

Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba mengatakan dalam paket kebijikan jilid III pemerintah berkomitmen untuk merubah harga BBM, listrik, dan gas. Pemerintah berencana akan menurunkan harga gas industri mencapai US 6 per MMBTU.

''Tentunya itu berpengaruh terhadap daya saing industri Indonesia baik ditingkat regional maupun internasional. Ini juga sudah menjadi keluhan industri di daerah-daerah lain,'' ucap Parlindungan saat RDP dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Gedung DPD, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Ia menambahkan, Komite II berpandangan bahwa indikator keberhasilan atau implimentasi paket kebijakan ekonomi adalah meningkatkan investasi surplus pada neraca perdagangan. Hal tersebut tentunya berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. ''Memang ada peningkatan investasi sebesar Rp 500 triliun. Tapi investasi yang ada justru bukan yang diharapkan pemerintah,'' jelas senator asal Sumatera Utara itu.

Parlindungan menjelaskan disisi lain investasi padat karya juga mengalami penurunan 12 persen, begitu juga perekonomian Indonesia yang hanya 4,92 persen. Dari sisi kuantitas, Komite II mengapresiasi langkah Presiden yang telah mengeluarkan paket kebijkan ekonomi. ''Namun dari sisi kualitas, implementasi paket kebijakan belum berpengaruh pada dunia usaha khususnya sektor industri dan perdagangan,'' terang dia.

Dikesempatan yang sama, Anggota Komite II DPD Matheus Stefi Pasimanjeku menilai Indonesia bagian Timur memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah harus bisa memanfaatkan potensi perikanan di timur Indonesia. ''Daerah kami merupakan kepulauan, lautnya lebih besar. Berarti potensi perikanan sangat besar. Namun sarana dan prasarana perikanan sangat minim. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah,'' paparnya.

Senator asal Maluku Utara itu berharap pemerintah bisa menyediakan pos-pos untuk mempersingkat export ikan. Tidak hanya sektor perikanan, wilayah timur juga memiliki sumber pertanian berupa sawit atau kelapa dalam. ''Namun saat ini harga kelapa dalam sangat turun, sehingga petani sangat prihatin. Pemerintah harus membuat terobosan-terobosan baru. Padahal potensi diluar sangat besar,'' terang dia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa 13 paket kebijakan itu memiliki kendala dalam implimentasinta terutama di daerah bahkan di pusat. Untuk itu, Kemendag meminta kepada DPD untuk menyukseskan paket kebijakan. ''Ini berdampak dari UU Otonomi Daerah. Jika ada kewenangan di cabut maka ada resistensinya yang kuat. Ini yang menjadi persoalan,'' bebernya.

Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti tujuan paket kebijakan ekonomi. Salah satnya yaitu para pengusaha di daerah. ''Untuk itu Kemendag akan turun ke daerah untuk ikut mensosialisasikan 13 paket kebijakan ekonomi ini. Untuk sosialisasi, Kemendag akan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin),'' kata Enggartiasto. ***