JAKARTA- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas mengusulkan agar revisi UU Pilkada dipercepat. Melalui Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, revisi tersebut harus segera dibahas, supaya ada ketetepan perturan dan pedoman dalam pilkada 2017 nanti.

PADANG - Ketua DPD RI Irman Gusman, tampak hadiri bersama ribuan undangan dalam pelantikan 12 kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2015 kabupaten/kota di Sumbar, Rabu (17/2/2016). Pelantikan sendiri dilaksanakan di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jalan Sudirman Padang.

PADANG - Sebanyak 12 kepala daerah terpilih (bupati dan walikota) hasil Pilkada Sumbar 2015, secara resmi dilantik Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno di Auditorium Gubernuran Sumbar Jalan Sudirman Padang, Rabu (17/2/2016).

PADANG - Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno melantik secara resmib12 pasangan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Sumbar 2015 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (17/2/2016). Para kepala daerah akan menduduki jabatan periode 2016-2021.

JAKARTA- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengaku tidak ada istilah urgensi terkait pembuatan Paspor Diplomatik atau Paspor Hitam bagi Anggota DPR. Menurutnya, jika mau dilanjutkan atau tidak itu sah-sah saja.

JAKARTA- Terkait masih pro dan kontra rencana revisi UU KPK, Presiden Joko Widodo diminta tidak mengambil kesempatan dan mengambil keuntungan dari isu yang berkembang.

JAKARTA- Untuk menarik anggaran dan program nasional dari pemerintah pusat, Komisi IV DPRD Siak temui anggota DPD RI asal Provinsi Riau guna mendukung percepatan pembangunan di kabupaten Siak.

JAKARTA - Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki urgensi tinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sehingga usulan pembubaran DPD RI dinilai sebagai langkah kemunduran konstitusi.

JAKARTA - Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dirasa perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perusahaan pelaksana CSR memiliki pegangan dalam melaksanakan CSR yang tepat sasaran. Pelaksanaan CSR perlu diatur sehingga tidak hanya sekedar bantuan sosial, tapi mampu memandirikan masyakarat.

JAKARTA - Komite I DPD RI berpandangan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. UU yang ada saat ini dinilai memiliki banyak kelemahan karena tidak secara spesifik mengatur pemberdayaan daerah perbatasan.  Hal ini tertuang dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur NTT  Frans Lebu Raya, para Bupati dan walikota daerah perbatasan seperti Sintang, Alor, Nunukan, Sanggau, Malinau, Bintan, di ruang Rapat Komite I Senayan Jakarta, Rabu (10/2/2016).

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengusulkan RUU Penyandang Disabilitas mencantumkan ketentuan yang mengatur 2 persen kuota tenaga di perusahaan diisi oleh penyandang disabilitas. Pemerintah juga dituntut memperhatikan fasilitas umum yang mengakomodir kepentingan para penyandang cacat. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komite III DPD RI dengan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Komplek Parlemen, Selasa, (9/2/2016).

JAKARTA - Ketua DPD RI Irman Gusman (senator asal Sumatera Barat) menerima Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan pengurus PPM lainnya untuk bersilaturahim sekaligus memberikan masukan terhadap masalah kebangsaan dan kenegaraan, yaitu mendukung penguatan fungsi DPD RI di bidang legislasi.