JAKARTA - Berbagai pihak mulai menggulirkan dukungan terhadap upaya penguatan DPD RI. Salah satunya Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan jajarannya yang mendatangi Pimpinan DPD RI untuk menyatakan dukungannya kepada DPD RI. Haedar Nashir mengatakan pihaknya memberikan dukungan kepada DPD untuk mengkaji secara mendalam agenda-agenda tentang posisi dan peran DPD maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan struktur negara sebagai bagian dari amandemen UUD 45.

JAKARTA- Pertanyajan kinerja pemerintah mengenai kesejahteraan rakyat Papua, Komite I DPD RI menggelar rapat bersama Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Selasa (09/02/2016) di Ruang Rapat Komite I DPD RI.

JAKARTA- Hasil rapat pembahasan RTRW Riau kembali mentok dan belum bisa di sahkan, Kementerian LHK telah memberikan ruang dan solusi yaitu dengan cara adendum pada SK 878.

JAKARTA- Anggota Komisi A DPRD Riau asal fraksi Partai Golkar, Abdul Fatah memberikan apresiasi terhadap Menteri LHK Siti Nurbaya, terkait dengan pembahasan RTRW Riau.

JAKARTA- Menurut Anggota Komisi A DPRD Riau Sugianto, data perusahaan perusak hutan yang masuk dalam kategori tersangka karhutla dari Polda Riau dan Kementerian LHK sangat jauh berbeda. Dimana data dari Kapolda Riau berjumlah 18 perusahaan, sedangkan data kementerian hanya ada dua.

JAKARTA- Pelaksana tugas Sekdaprov Riau Muhammad Yafiz dalam pemaparan di hadapan jajaran Kementerian Kehutanan, Kementerian Tata Ruang dan jajaran DPD RI menyatakan, dalam areal 1,6 hektare yang diberikan Menteri LHK, diharapkan tetap bisa dibebaskan menjadi 2,7 juta hektare. Karena ada beberapa wilayah yang masuk kawasan Kantor, seperti Kantor Walikota Dumai dan bangunan bersejarah seperti Candi Muara Takus.

JAKARTA- Rapat pembahasan RTRW Provinsi Riau resmi dibuka Ketua DPD RI Irman Gusman, sekitar pukul 13.15 WIB, Kamis (04/01/2016) di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V DPR RI.

JAKARTA- Penuhi Undangan Komisi IV DPR RI, Anggota DPRD Riau dijadwalkan menggelar pertemuan di ruang GBHN Nusantara V DPR RI, Kamis (04/02/2016) siang ini.

JAKARTA - Pemerintah diharapkan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga dapat menurunkan angka kasus kekerasan yang belakangan semakin meningkat.

PALANGKA RAYA - Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Komite II DPD melakukan kunjungan kerja di tiga tempat yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua.

JAKARTA- Kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh mendukung revisi qanun atau peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah atau RTRW di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti beberapa permasalahan di daerah saat menggelar Sidang Paripurna ke-VII Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 hari Selasa (12/1). Terdapat tiga pokok persoalan besar yang sampai saat ini masih jadi permasalahan daerah, yaitu ketimpangan dana desa, kurangnya tenaga pengajar di daerah, dan maraknya politik uang di Pilkada Serentak 2015.