Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19
MPR RI
15 jam yang lalu
WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19
2
Dukcapil Ganti 14 Ribu Dokumen KK Korban Banjir di Kalsel
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Dukcapil Ganti 14 Ribu Dokumen KK Korban Banjir di Kalsel
3
DPR dan Pemerintah Satu Sikap dalam Percepatan Vaksinasi
Nasional
23 jam yang lalu
DPR dan Pemerintah Satu Sikap dalam Percepatan Vaksinasi
4
Diajak Nikah Cewek Kazakhstan, Ini Sosok Youtuber Fiki Naki Asal Pekanbaru
Peristiwa
13 jam yang lalu
Diajak Nikah Cewek Kazakhstan, Ini Sosok Youtuber Fiki Naki Asal Pekanbaru
5
DPR: Pemerintah Harus Siap Hadapi Berbagai Resiko Pengelolahan Dana Investasi
Politik
16 jam yang lalu
DPR: Pemerintah Harus Siap Hadapi Berbagai Resiko Pengelolahan Dana Investasi
6
Diresmikan Jokowi, Jarak Tempuh Bakauheni-Palembang Hanya 3,5 Jam Lewat Jalan Tol Kayu Agung
Ekonomi
14 jam yang lalu
Diresmikan Jokowi, Jarak Tempuh Bakauheni-Palembang Hanya 3,5 Jam Lewat Jalan Tol Kayu Agung

Tanggapi Revisi UU KPK, Mahfud: RUU Harus Masuk Prolegnas, Tak Bisa Dibahas Tiba-tiba

Tanggapi Revisi UU KPK, Mahfud: RUU Harus Masuk Prolegnas, Tak Bisa Dibahas Tiba-tiba
Papan bunga sebagai wujud protes terhadap upaya pelumpuhan KPK. (istimews)
Minggu, 15 September 2019 15:48 WIB
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menunda pembahasan revisi UU KPK. Sebab, dalam keadaan normal, RUU tidak bisa dibahas secara tiba-tiba.

''Sejak awal saya mengatakan setiap rancangan UU itu harus dibahas dengan asas keterbukaan, mendengar pendapat masyarakat, kunjungan studi, bukan tiba-tiba jadi,'' kata Mahfud di Yogyakarta, Ahad (15/9/2019), seperti dikutip dari republika.co.id

Mahfud menolak ajakan untuk bersikap fatalis, seperti ajakan membubarkan KPK sekalian. Mahfud mengingatkan, bagi umat Islam ada dalil untuk tidak fatalis.

Dalam Islam, jelas Mahfud, jika tidak bisa mengambil semuanya, ambil peluang-peluang kebaikan yang tersisa. Artinya, jangan putus asa.

''Bahkan, ada yang menyarankan kalau begitu korupsi dihalalkan saja, 20 persen dari proyek-proyek boleh dikorupsi, sisanya tidak boleh,'' ujar Mahfud.

Justru, lanjut Mahfud, itu tujuan kita bernegara, agar negara dapat mengambil keputusan. Karenanya, ia mengajak masyarakat tidak putus asa dan terus berjuang dalam rangka menjaga kelangsungan negara.

Presiden Jokowi disebutnya dapat pula menunda pembahasan-pembahasan terkait revisi UU KPK tersebut. Mahfud mengingatkan, sesuai prosedur pembuatan UU, DPR harus melakukan dengar pendapat publik. Jika tidak masuk Prolegnas, cuma ada empat kondisi yang membolehkan UU dibuat.

Mulai dari adanya Perppu, adanya putusan MK, adanya perjanjian internasional, dan adanya keadaan luar biasa. Mahfud menegaskan, jika kondisi negara normal seperti sekarang harus masuk Prolegnas.

''Hanya di situ masalahnya, materi banyak yang bagus-bagus, jadi saya bicara prosedur saja, soal materi bisa diperdebatkan,'' kata Mahfud.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam
wwwwww