Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Seiring 'New Normal', Portal Akses 'Pemicu Konflik' Baiknya Dibuka
Lingkungan
17 jam yang lalu
Seiring New Normal, Portal Akses Pemicu Konflik Baiknya Dibuka
2
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Politik
24 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
3
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
DPR RI
18 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
4
Pilkada Desember 2020 Dinilai sebagai Pemerkosaan Politik
DPD RI
21 jam yang lalu
Pilkada Desember 2020 Dinilai sebagai Pemerkosaan Politik
5
Soal Pemurnian Virus, DPR Tegaskan Dukungan pada Penelitian menuju Vaksin
Kesehatan
24 jam yang lalu
Soal Pemurnian Virus, DPR Tegaskan Dukungan pada Penelitian menuju Vaksin
6
'New Normal' saat Sekarang Disebut bisa Menjadi Dosa Kebijakan
DPR RI
22 jam yang lalu
New Normal saat Sekarang Disebut bisa Menjadi Dosa Kebijakan

Menkeu Kaget Masih Ada Berani Korupsi Dana BOS, Modusnya 'Kamu Kan Udah Terima, Minta Dong Setorannya'

Menkeu Kaget Masih Ada Berani Korupsi Dana BOS, Modusnya Kamu Kan Udah Terima, Minta Dong Setorannya
Menkeu Sri Mulyani. (int)
Sabtu, 30 November 2019 19:20 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah mengetahui bahwa masih ada yang berani mengorupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Sri mengaku kaget saat mengetahui hal itu, mengingat penyaluran dana BOS tersebut sudah sangat ketat dan tepat sasaran.

''Tadinya saya pikir nggak ada korupsi. Tapi tetap ada korupsi,'' kata Sri Mulyani di gedung Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019), seperti dikutip dari detik.com.

Sri Mulyani menjelaskan, setiap tahun anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% atau setara Rp507 triliun dari total belanja APBN. Dari total itu, sekitar Rp200 triliun habis untuk gaji guru.

''Itu disalurkan kepada daerah dari transfer DAU dalam bentuk gaji guru, tunjangan profesi guru, sertifikasi guru,'' jelasnya.

Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) juga termasuk yang diberikan pemerintah pusat ke 450 kabupaten/kota di 34 provinsi. Namun, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kaget jika masih ada yang korupsi dana BOS.

''By name by address, sampai di-address diminta sama yang di atas. 'kamu kan udah terima, minta dong setorannya' itu yang terjadi begitu (korupsi),'' ungkapnya.***

Editor:hasan b
Sumber:detik.com
Kategori:Ragam

wwwwww