KPK Usulkan Pengawas di Inspektorat Daerah Diangkat Mendagri, Agar Lebih Bertaji

KPK Usulkan Pengawas di Inspektorat Daerah Diangkat Mendagri, Agar Lebih Bertaji
Alexander Marwata. (kompas.com)
Selasa, 23 Oktober 2018 18:30 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan tenaga pengawas di Inspektorat tingkat provinsi diangkat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sedangkan untuk kabupaten/kota ditetapkan gubernur.

''Misalnya, pengawas atau inspektur yang ada di kantor Inspektorat kabupaten/kota, diangkat dan diberi SK oleh gubernur. Sedangkan inspektur yang ada di kantor Inspektorat pemerintah provinsi, diangkat dan diberi SK oleh Menteri Dalam Negeri,'' kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Purbalingga, Selasa (23/10), seperti dikutip dari republika.com.

Alexander Marwata berada di Purbalingga dalam rangkai road show bus KPK 'Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi'. Di kota ini, dia menyampaikan sambutan di depan para pimpinan OPD dan ASN di pendopo Setda setempat.

Ia menyatakan, usulan tersebut disampaikan dalam rangka memperbaiki kinerja Inspektorat. ''Agar inspektur bisa lebih bertaji lagi, diharapkan para inpesktur ini diangkat oleh pimpinan yang berada satu tingkat di atas kepala daerah bersangkutan,'' katanya.

Menurutnya, dengan model status kepegawaian seperti ini, maka adanya konflik kepentingan ketika bertugas bisa dihindari. ''Pegawai Inspektorat baik staf maupun jajaran struktural, dapat bekerja secara total bila tidak ada bayang-bayang 'teror' dari kepala daerah yang mengangkatnya,'' jelasnya.

Marwata menyatakan, dari hasil temuan KPK, para inspektur di daerah sebenarnya seringkali menemukan adanya penyimpangan di daerahnya. Namun temuan tersebut seringkali tidak ditindaklanjuti, karena harus mendapat persetujuan kepala daerahnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyatakan bahwa KPK selalu melakukan koordinasi dengan penegak hukum lain seperti pihak kejaksaan negeri dan kepolisian di daerah, jika ada temuan kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp1 miliar.

Namun dia juga mendorong kedua institusi penegak hukum tersebut bisa bekerja lebih  maksimal dan efisien, dengan memperhatikan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani.

''Jika kerugian negaranya hanya Rp5 juta, saya kira tak perlu dinaikkan ke penyidikan karena proses hukumnya justru akan memakan dana puluhan, bahkan ratusan juta. Kalau kerugiannya kecil, cukup disuruh mengembalikan uang yang dikorupsi saja,'' jelasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww