Dibutuhkan Dana Rp466 Triliun untuk Pindahkan Ibu Kota RI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke luar Pulau Jawa. Jokowi memutuskan hal itu dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Dikutip dari kumparan.com, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membeberkan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk memindahkan Ibu Kota Negara RI, yakni sekitar Rp466 triliun.

''Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dolar AS,'' kata Bambang di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/4).

Bambang kemudian memberikan alternatif pembiayaan lain yang lebih kecil. Ia mengatakan untuk merealisasi rencana ini, pemerintah akan melibatkan sektor swasta dalam proses pemindahan ibu kota RI.

''Skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp323 triliun atau USD 23 miliar. Di mana porsi pemerintah misalkan skenario satu itu Rp250-an triliun lebih dan swasta hampir sama yaitu sekitar Rp 215 triliun. Demikian juga untuk skenario dua pemerintah sedikit lebih besar dari pada swasta,'' jelas Bambang.

Bambang lalu memberi contoh sejumlah negara lain yang telah memindahkan pusat pemerintahannya. Beberapa diantaranya yakni Malaysia, Brazil, hingga Korea Selatan.

''Ini beberapa best practice dari pemindahan ibu kota yang pernah dilakukan yang paling dekat. Contohnya dengan kita mungkin Korea, Sejong karena proses jangka panjang belum selesai masih bertahap pindah yang kami tahu beberapa kementerian sudah di Sejong tapi sebagian besar masih di Seoul,'' jelas Bambang.

Bambang menjelaskan, alasan ibu kota perlu dipindah yakni untuk mengurangi beban DKI Jakarta yang saat ini merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian dan bisnis. Ia mengusulkan pembentukan badan otorita yang mengurus terkait dana investasi pemindahan ibu kota.

''Kami mengusulkan badan otorita uang bertanggungjawab langsung kepada presiden di mana nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN mau pun swasta, mengelola aset investasi dan menyalurkan aset kepada pemerintah untuk pihak ketiga serta mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pemindahan kota baru,'' kata Bambang.

Bambang menyebut selain mengurus pendanaan, badan otorita juga bertugas melakukan persiapan pembangunan wilayah tersebut mulai dari perencanaan pola tata ruang hingga pembangunan fasilitas umum dan fasilitas khusus pemerintah.

''Badan otorita ini juga harus melakukan persiapan dan pembangunan dari menyusun struktur, pola tata ruang, membangun infrastrukturnya dan membangun fasilitas pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana gedung dan fasilitas lainnya dan tentunya badan otorita ini perlu ada dewan pengawasnya,'' kata Bambang.***