Politisi Senior Asal Sumbar Pertanyakan Legalitas Majelis Etik Partai Golkar

JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar, Darul Siska, diperiksa Majelis Etik Partai Golkar di kantor DPP partai berlambang pohon beringin itu, di Slipi, Jakarta Barat, Rabu (7/8/2019).

Dikutip dari poskotanews.com, meski memenuhi panggilan Majelis Etik untuk diperiksa, namun Darul Siska, mempertanyakan legalitas lembaga tersebut. Sebab katanya, Majelis Etik tidak tercantum dalam AD/ART Partai Golkar.

''Majelis Etik mustinya membuat konsep kode etik yang komprehensif, lengkap dan disahkan dalam Rapimnas, dibawa ke Munas untuk disahkan. Kemudian Majelis Etik itu dicantolkan dalam AD/ART partai. Dengan demikian majelis etiknya mengatur etika,'' kata politisi senior asal Sumatera Barat (Sumbar) itu usai diperiksa Majelis Etik.

Darul  mengatakan, bahwa keberadaan etik memang perlu dalam tubuh Golkar, tapi harus dimasukkan dalam AD/ART partai sehingga diakui oleh seluruh kader Golkar.

''Nanti, kalau dibicarakan di Munas, saya dukung, kalau sekarang saya tidak,''  ujar caleg yang lolos ke Senayan dari Dapil Sumbar ini.

Darul pun kembali mendorong DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno untuk membahas dan menentukan agenda Munas Golkar lima tahunan.

''Munas ini setelah DPP menggelar rapat pleno. Dalam pleno itu harus ditentukan kapan Rampinas, siapa OC, siapa SC-nya dan di mana tempatnya,'' terang Darul.

Menurutnya, jika dalam rapat pleno itu belum bisa ditentukan Munas, maka DPP harus terlebih dahulu menggelar Rapimnas untuk menentukan Munas.

''Tapi, kalau di pleno tidak dapat ditetapkan Munas, Rapim harus menetapkan. Nah setelah itu baru kita bisa melihat jauh lebih tajam persiapan para calon ketua umum dan di situ juga yang mau jadi tim sukses silakan. Tapi yang punya jabatan penting di dewan-wewan yang tadi itu tidak boleh ikut. Atau kalau mau ikut, mundur dari dewan,'' katanya. ***