Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Survei LKPI: Elektabilitas Soerya Raspationo Paling Unggul di Pilgub Kepri 2020
Peristiwa
24 jam yang lalu
Survei LKPI: Elektabilitas Soerya Raspationo Paling Unggul di Pilgub Kepri 2020
2
Ini Penjelasan Telkom IndiHome dan Telkomsel Soal Gangguan Internet di Sumatera
Riau
23 jam yang lalu
Ini Penjelasan Telkom IndiHome dan Telkomsel Soal Gangguan Internet di Sumatera
3
Terapkan Customer Identity and Access Management, XL Axiata Permudah Pelanggan Akses Berbagai Layanan Digital
Ekonomi
23 jam yang lalu
Terapkan Customer Identity and Access Management, XL Axiata Permudah Pelanggan Akses Berbagai Layanan Digital
4
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
Peristiwa
10 jam yang lalu
Suami Jual Istri 2 Tahun Layani Threesome, Pelanggannya Ada Wanita, Begini Pengakuannya
5
Shin Tae Yong Pulangkan 11 Pemain Timnas U 19
Sepakbola
23 jam yang lalu
Shin Tae Yong Pulangkan 11 Pemain Timnas U 19
6
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam
Nasional
8 jam yang lalu
Terkait Skandal Djoko Tjandra, Kejagung Tangkap Jaksa Pinangki Selasa Malam

Pemerintah Berencana Hapus Izin Mendirikan Bangunan

Pemerintah Berencana Hapus Izin Mendirikan Bangunan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. (int)
Jum'at, 20 September 2019 21:25 WIB
JAKARTA - Pemerintah berencana menghapuskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seiring dengan itu, pemerintah akan membentuk inspektur pembangunan untuk mengawasi pembangunan gedung dan rumah.

''Jadi akan banyak nanti inspektur pembangunan gitu loh, yang keliling,'' ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/9), seperti dikutip dari liputan6.com.

Menteri Sofyan mengatakan, inspektur pembangunan tersebut akan keliling mengawasi pembangunan gedung atau rumah. Jika ditemukan tidak sesuai dengan standar yang dibuat pemerintah maka akan dibongkar kembali.

''Kalau di luar negeri anda bisa bangun tiangnya harus 4, begitu anda tambah 6, yang dua dibongkar. Jadi supaya nanti masyarakat bergerak cepat, investasi lebih ini, selama mereka memiliki standar,'' paparnya.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menambahkan, penghilangan IMB tidak akan membuat pembangunan tanpa aturan. Tetapi dengan penghilangan IMB pemerintah akan meningkatkan penegakan hukum secara langsung jika ditemukan pelanggaran.

''Barang kali itu mekanismenya. Safeguardnya. Supaya nanti, misal tataruang belum jelas sekali ya terutama RDTR nya belum ada nanti orang bangun sesukanya. Yang satu ke timur, satu ke barat, itu nggak boleh. Harus ada standar yang mereka penuhi. Tapi kemudian, enforcement yang paling penting,'' tandasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam

wwwwww