Nasionalisasi Blok Rokan Harus Jadi Isu Nasional

PEKANBARU - Para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Riau 2020 meminta agar ladang-ladang Minyak dan Gas (Migas) di Provinsi Riau segera dikelola oleh perusahaan milik daerah agar pendapatan daerah meningkat.

Kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam diskusi selama tiga jam yang bertema Strategi Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Hadir dalam diskusi ini yaitu Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Syarial Abdi, dan akademisi dari Universitas Islam Riau, Husnul Kausarian, Selasa (23/02/16). 

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 yang akan datang, Blok Rokan yang saat ini masih dikelola oleh perusahaan Amerika, PT. Chevron Pasifik Indonesia akan habis masa kontrak. Persoalan inilah yang membuat para pemuda terbuka pemikiran bagaimana menyiapkan strategi dan solusi pengelolaan salah satu ladang Migas terbesar di Indonesia tersebut.

Syarial Abdi menjelaskan, perlu ada kekompakan antara Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam mengelola Migas. Dirinya berharap ada satu pintu pengelolaan. Jika dimungkinkan Pemerintah Provinsi Riau akan membentuk konsorsium perusahaan Migas.

"Jadi akan lebih bagus apabila BUMD seperti BSP, SPR Langgak dan Riau Petroleum dileburkan menjadi satu konsorsium saja. Pertamina misalnya, perusahaan tersebut patut ditiru agar Provinsi Riau juga mampu mengelola seluruh ladang Migas dibawah konsorsium bentukan pemerintah daerah," sampai Syahrial.

Blok Rokan, kata dia, harus dimerahputihkan alias di nasionalisasi. UMD milik daerah sangat siap untul mengelola. "Kita kan bicara untuk kepentingan daerah. Jadi selama ini Riau hanya dapat DBH saja. Apabila Riau diberikan kesempatan mengelola, ya kita nanti akan dapat jatah 15 persen. Itu sangat besar bagiannya," terang Syarial Abdi lagi.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Riau 2020, Nofri Andri Yulan berharap Pemprov Riau bersama masyarakat agar merebut pengelolaan Blok Rokan. Karena blok ini memiliki potensi yang sangat besar dan mampu mendatangkan pendapatan bagi daerah. "Hasil tersebut bisa membangun infrastruktur baik itu jalan, jembatan, listrik dan lainnya," kata Nofri.

Masih dalam pandangan yang sama, Andres Pransiska, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau ini menekankan persoalan nasionalisasi aset Migas yaitu bagaimana agar BUMD bisa jauh lebih berperan. BEM Unri, menurut dian berupaya menjadikan persoalan pengelolaan Blok Rokan menjadi salah satu isu nasional seperti tambang Freeport di Papua.

“Sebenarnya masih 5 tahun lagi Blok Rokan habis masa kontrak. Namun, dari sekarang kita tentu harus start mempersiapkan tenaga serta pikiran supaya nanti jangan sampai asing lagi yang mengelolanya," kata Andres Pransiska.

Selain membahas Migas, dalam diskusi kali ini juga menyinggung persoalan krisis listrik, PLTU Tenayan Raya dipertanyakan kenapa terlambat beroperasi. Padahal, menurut Syarial Abdi, sudah beroperasi sejak 2 tahun yang lalu. Dirinya mengaku masih menunggu keseriusan pemerintah pusat untuk segera merealisasikan proyek yang dibangun pada tahun 2010 tersebut. (**/rul)