SBY Kritik Harga Daging Sapi, Arteria Dahlan: Awal Masalah dari Pemerintahan Pak Beye

JAKARTA- Menanggapi kritikan mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal harga daging sapi, Anggota DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan menyatakan masalah tersebut sudah terjadi sebelum era Presiden Jokowi.

"Masalah tingginya harga daging kalau kita mau cermat dan jeli, toh sudah ada pada zamannya pak SBY, bahkan mulainya disana, pemerintah saat ini kan hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja," ungkapnya kepada GoNews Group, Minggu (12/06/2016) dinihari.

Masih kata politisi PDIP ini, masalah kritikan SBY soal daya beli menurun, PHK buruh dan lainya, bukanlah hal sederhana dan bukan hanya disebabkan kesalahan pemerintahan yang dipimpin Jokowi saat ini. "Kesalahan bukan hanya sekarang saja, melainkan akibat dari akumulasi kebijakan yang cenderung instant dan tadak menyelesaikan masalah, contohnya BLT yang tadak didukung denhan access reform publik terhadap kemandirian berusaha dan teebukanya lapangan kerja, dan kalau mau kita cermati lebih jauh ini kan kebijakan pemerintahan yang lama," tegasnya.

Saat ini kata dia, tidak perlu membuat penilaian yang pada akhirnya dapat memperkeruh suasana dan situasi serta stabilitas ekonomi dan politik.

"Harusnya statement pak jokowi terkait harga daging Rp80 ribu, seyogyanya dipandang sebagai niat perbaikan, sikap politik negara dan upaya memperbaik sistem. Saya melihat pemerintah saat ini sadah bekerja sangat ektra keras, namun memang, keadaan ekonomi dunia tadak bersahabat, dan menambah kompleksitas perekonomian nasional," ujarnya.

Namun demikian kata dia, pemeetintahan Jokowi sangat siap, alternatif kebijakan sadah dihadirkan, saat ini bahkan pemerintah telah menggulirkan paket Kebijakan Ekonomi yang sudah sampai ke Jilid XII sebagai bentuk konkrit kesiapan, kesigapan dan mitigasi resiko dampak lemahnya laju perekonomian nasional.

"Jadi jangan dipersempit sudut pandangnya, jangan melihat hanya dari aspek penangan harga daging sapi dan gula pasir, lihat secara obyektif, bahwa pemerintah telah melahirkan banyak alternatif solusi dan kebijakan harga dengan sangat rasional dan tentunya dengan memperhatikan karakteristik pasar dan hukum ekonomi," bebernya.

Jadi, kata dia, solusinya adalah dengan membuka lapangan kerja, karena pemerintah saat ini justru lebih progresif lagi, dengan membuat kebijakan dan kemudahan berbisnis atau "ease of doing business".

"Bahkan kebijakannya berlapis disamping kemudahan berbisnis, diatur pula kemudahan mendirikan dan memiliki property, dilapis lagi dengan kemudahan akses perkreditan(banking), support kepastian hukum, infrastruktur kelistrikan, regulasi sederhana terkait perdagangan lintas batas negara serta perlindungan kepada investor minoritas," tukasnya.

Kesemuanya itu kata dia, merupakan terobosan yang baru pertama kali diambil, terobosan berani dan belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. "Saya tetap hormati pernyataan pak SBY, tapi akan lebih elok lagi kalau statement Pak SBY meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas mafia sapi, membasmi praktek kartel sapi dan mengusulkan pemerintah untuk membentuk satgas mafia harga kebutuhan pokok, nah itu baru mantap, jadi kelihatan sikap politik sekaligus keberpihakannya," pungkasnya. ***