Penertiban Hunian Bantaran Sungai Ciliwung, Arteria Dahlan: Lakukan dengan Perikemanusiaan dan Jangan Arogan

JAKARTA - Terkait penertiban Hunian di Bantaran Sungai Ciliwung, Politisi PDIP yang juga Anggota DPR RI Arteria Dahlan mengaku sangat menghormati keputusan Pemprov DKI. Namun Arteria juga mengingatkan agar penertiban tersebut tetap mengedepankan Perikemanusiaan dan tidak arogan.

"Saya sangat menghormati sikap Pemprov DKI untuk menertibkan hunian di Bantaran sungai Ciliwung, khususnya warga Bukit Duri. Tapi lakukan dengan santun, bijaksana dan mengorangkan orang, kan mereka manusia, jadi jangan bicara Pemprov sudah relokasi dan sudah memberikan rusunawa. Binatang saja contohnya anjing atau kucing begitu kita pindahkan hanya sekadar libur lebaran saja mereka bingung, apalagi ini kan yang dipindahkan manusia," ujar Arteria Dahlan kepada GoNews.co, Rabu (13/07/2016) melalui pesan elektroniknya.

Menurutnya, di kawasan tersebut juga ada kepala keluarga yang punya mata pencaharian, jadi kata dia, jangan sampai mata pencahariannya disekitar situ juga hilang dan tidak ada penggantinya.

"Tentunya disana juga ada yang punya orang tua, jadi misalkan sakit dilokasi baru juga harus sudah ada referensi dokter, bidan, dukun disekitar itu. Satulagi anak yang bersekolah dan harus pindah nantinya juga harus dipikirkan, karena sebentar lagi juga akan masuk tahun ajaran baru," tukasnya.

Masih kata Arteria Dahlan, pihak Pemprov juga harus menghormati lingkungan sosial yang sudah lama dan menjadi kegiatan ritual warga.

"Apalagi opsinya rusunawa, yang harus sewa, jauh dari tempatnya bekerja, yang mungkin juga bisa menghilangkan mata pencaharian mereka, saran saya ke Pak Ahok, beliau harus lebih bijaksana, kejadian penggusuran demi penggusuran yang selalu berujung ricuh ini harus dihentikan, dan jangan sampai terulang. Rakyat bukannya diam, mereka hanya mencari dan menunggu momentum saja untuk melakukan perlawanan, dan itu berbahaya," kata Arteria mengingatkan.

Bicara penggusuran, kata dia itu tidak sekadar isu hukum semata, benar salah, hak dan tidak berhak, ini menurutnya bicara hidup dan kehidupan. "Oleh karena itu tidak bisa untuk jadi konsumsi kebijakan dan sosialisasi tahunan, seyogyanya kita sosialisasikan untuk 5 atau 10 tahun ke depan, jadi mereka bisa melakukan persiapan atau prepare, dan kalau masih mangkel juga ya apa boleh buat. Tapi kalau ini kan lain, secara tiba-tiba orang disuruh pindah dari hidup dan kehidupannya, kompensasinya juga rusunawa Rawabebek yang lokasinya sangat jauh dari tempat semula, budayanya pun berbeda," ujarnya.

Saya juga minta Pemprov DKI untuk lakukan penegakan hukum yang proporsional, jangan arogan, jangan gunakan alat kelengkapan negara baik itu TNI atau Polri untuk berkonfrontasi dengan rakyatnya sendiri. Ahok mungkin tidak tahu, bagaimana partai kami dan fraksi kami di DPR berusaha membuat dan meyakinkan rakyat bahwa TNI Polri itu adalah tentara pejuang dan polisi pejuang yang tidak bisa terpisahkan dari rakyat itu sendiri," pungkasnya. (***)