Aneh, Beli Parfum Ruangan Pemprov Riau Rp1,2 Miliar Sanggup Tapi Listrik LAM Rp25 Juta Diputus, Kordias: Saya Sendiri Bisa Bantu

PEKANBARU - Riau tanah Melayu. Tanah dimana budaya dan bangsa Melayu tumbuh dan mendunia. Sayang, di negeri ini pula, Melayu seperti tidak dihargai. Paling tidak, gambaran itu terlihat dari tidak adanya perhatian Pemprov Riau terhadap Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Dan nyatanya, untuk membayar tunggakan listrik Rp25 juta, anggaran untuk LAM nihil, sementara Pemprov Riau mampu membeli pengharum ruangan seharga Rp1,2 miliar.

Kisah bertolak belakang ini sangat disayangkan semua pihak. Pasalnya, LAM merupakan cerminan perwakilan adat Melayu di Riau. LAM merupakan lembaga adat yang merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan daerah Riau yang asal muasalnya dari Melayu.

Karena itu, bukan hanya tokoh Melayu yang merasa prihatin, tapi juga tokoh-tokoh yang ada di Riau. Seperti yang diungkapkan anggota Komisi A DPRD Riau Kordias Pasaribu saat dimintai tanggapannya oleh GoRiau.com mengenai persoalan putusnya listrik kantor LAM.

Ketua DPD PDIP Riau ini pun mengaku siap untuk membantu secara pribadi, dari pada marwah masyarakat tergadai akibat hal tersebut.

"Saya sebagai wakil rakyat Riau turut merasa malu dengan kejadian pemutusan listrik PLN di Gedung LAM. Hal sekecil itu tidak mampu diselesaikan oleh Pemprov Riau. Padahal LAM adalah simbol daerah, sesuai dengan Visi dan Misi Riau 2020 sebagai pusat kebudayaan, ini sudah keterlaluan," katanya kepada GoRiau.com, Minggu (14/8/2016).

Apa yang dicanangkan pemerintah daerah sesuai Visi dan Misi serta tema Hari Jadi Riau 2016, menurut dia, sangat kontradiksi dengan yang dialami Balai Adat Melayu. Seharusnya Pemprov memberikan dukungan yang lebih, agar lembaga ini sebagai rumah masyarakat betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. "Kalau seperti ini, bagaimana kita bisa buat program, urusan kantor saja tak selesai," celetuk dia.

Tidak mampunya Pemprov Riau membantu dikarenakan adanya kebijakan pemerintah melarang dianggarkan dana hibah, menurut Kordias, bukan alasan tidak ada suntikan dana kepada LAM Riau. Banyak cara yang bisa dilakukan agar organisasi Melayu ini tidak terbiar secara finansial.

"Kalau hanya masalah listrik, saya pribadi mau membantu. Tetapi bukan seperti itu yang ingin saya maksud. Harus ada solusi, apakah mesti kita sama-sama patungan untuk menyelesaikan, atau bagaimana," lanjutnya.

Dalam program Tri Sakti Pemerintahan Joko Widodo, Presiden secara tegas mencantumkan salah satu pilarnya adalah kebudayaan. Ini celah yang sebetulnya bisa ditangkap oleh Pemprov Riau untuk membantu pendanaan LAM Riau.

"Tri Sakti Presiden Jokowi itu salah satunya berkebudayaan. Saya kira Pemprov Riau sangat memungkinkan untuk membentuk satu badan khusus menangani pengelolaan kebudayaan, baik itu budaya Melayu maupun budaya-budaya yang beragam di Provinsi Riau. Sehingga kejadian seperti ini tidak lagi terulang, sampai-sampai LAM tak punya anggaran," ulangnya.

Ia mengaku akan mempertanyakan hal ini kepada Pemprov Riau, mengapa sampai terjadi kejadian memalukan tersebut. Dewan menurutnya siap mendorong pembangunan kebudayaan di Riau untuk terus tumbuh dengan meminta Pemprov untuk memberikan perhatian lebih kedepan.

Sebelumnya, putusnya aliran listrik setelah pihak PLN mencabut meteran karena LAM Riau sudah 5 bulan menunggak pembayaran dengan total dana Rp25 juta. Bendahara Umum LAM Riau H. Isharuddin mengatakan, pemutusan itu karena pihaknya tak mampu membayar tunggakan, akibat tidak adanya anggaran yang disediakan oleh Pemprov Riau.

"Ini kaitannya dengan kita tak lagi mendapat dana hibah dari Pemprov Riau untuk biaya operasional LAM," ujarnya.

Menurut dia, sejak LAM berdiri, dan sudah melewati fase enam gubernur, dana hibah tidak pernah terputus diberikan pemerintah sesuai bunyi Peraturan Daerah (Perda) bahwa LAM berhak mendapatkan anggaran APBD dan APBN.

Namun tahun ini, pihaknya tidak menerima dana hibah karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menyatakan bantuan hanya diperuntukkan bagi organisasi yang dibentuk Undang-undang. ***