Demi Tingkatkan SDM, Mentawai Habiskan Rp20 M untuk Rekrut Guru Kontrak

MENTAWAI - Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet menegaskan, keberadaan guru kontrak di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi proses pendidikan di berbagai sekolah yang ada di Mentawai. Dikatakan, Dinas Pendidikan mulai tahun 2015, per tahunnya menghabiskan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk merekrut tenaga kontrak daerah.

Hal ini dikatakan Bupati ketika membuka pelatihan peningkatan kompetensi dan mutu pendidikan kepada guru kontrak di daerah itu. Untuk gelombang pertama, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pendidikan diikuti 110 guru tingkat SMA selama satu minggu yang berlangsung Senin (5/9/2016) di aula Hotel Turonia Km.5 Sipora Utara.

Disebutkan Bupati, dana yang banyak dikeluarkan, bukan berarti pemerintah Mentawai kaya. Itu hanya sebagai komitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga peningkatan mutu pendidikan pada setiap sekolah yang berada di 10 kecamatan yang ada, diberi pelatihan kepada tenaga muda terampil, berkualifikasi pendidikan tinggi dalam proses belajar mengajar pada anak didiknya.

Bupati pada kesempatan itu juga membuka sekilas sejarah singkat Mentawai bahwa orang Mentawai telah ada di pulau itu pada tahun 2000-500 sebelum Masehi. Pada abad ke 17 (tahun 1606), orang Portugis membuat peta dengan nama “Mintaon”. Kemudian pada bulan Agustus 1792, Jhon Crisp, salah satu karyawan British East India Company mengunjungi Pulau Pagai (Poggy) untuk mempelajari Mentawai. Tahun 1901, masuk misi Zending di Mentawai dan pada tahun 1954 masuk misi Khatolik melalui Xaverian untuk secara administrasi Mentawai berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman waktu itu.

Sementara, Wakil DPRD Mentawai, Kortanius Sabeleake mengatakan, guru kontrak daerah yang sudah memilih menjadi tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dalam mendidik generasi muda Mentawai. Dengan demikian, sumber daya manusia di daerah bisa tercapai sesuai dengan tujuan Pemerintah Mentawai, kata Korta.

“Bagi guru kontrak daerah, jagalah dan rawatlah tempat kerja anda sebagai guru pendidik,” katanya.

Korta juga menyatakan tidak setuju peralihan pengelolaan kewenangan SMA oleh tingkat provinsi. Menurutnya, ia yakin Pemprov tidak mampu mengawasi setiap sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kondisi sekolah yang saling berjauhan.

“Lebih baik pemerintahan Mentawai saja yang mengelola sekolah tingkat SMP dan SMA melalui Dinas Pendidikan. Karena, mereka yang tahu kondisi dan keberadaan sekolah dan siswa di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai,” ujarnya. (Humas/ers)