KIP Banda Aceh Mulai Verifikasi Faktual KTP Dukungan
 |
| Ilustrasi |
Sabtu, 15 Oktober 2016 11:29 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah
Penulis: Hafiz Erzansyah
BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh mulai melakukan verifikasi faktual syarat KTP dukungan untuk bapaslon wali kota dan wakil wali kota, melalui jalur perseorangan. Waktunya, mulai 12 hingga 17 Oktober 2016.
Komisioner Divisi Teknis KIP Banda Aceh, Indra Milwady mengatakan, setelah verifikasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), kemudian dilakukan rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Setelah itu, diplenokan oleh di KIP Banda Aceh pada 20 sampai 21 Oktober nanti. Untuk bapaslon gubernur/wakil gubernur di KIP Aceh, pada 22-23 Oktober. Lalu, dilanjutkan penetapan secara serentak pada 24 Oktober 2016," ujarnya, Sabtu (15/10/2016).
Ia menjelaskan, KTP dukungan para calon kepala daerah tersebut, saat ini sudah diserahkan kepada seluruh PPS untuk dilakukan verifikasi faktual. "Adapun jumlah KTP yang diterima KIP Banda Aceh dari pasangan Marniati-Amiruddin Usman Daroy sebanyak 10.963 dukungan dengan hasil verifikasi administrasi yang lolos 9.353 dukungan. Untuk pasangan Tgk Adnan Beursansyah-Tgk Umar Rafsanjani membawa 31.211 dukungan dan hanya 14.426 dukungan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi," jelas Indra.
Sementara itu, bagi bapaslon gubernur yang lolos verifikasi administrasi yakni pasangan Abdullah Puteh-Sayed Mustafa diterima KIP Aceh mencapai 11.116 dukungan dengan hasil verifikasi administrasi yang lolos sebanyak 10.561 dukungan.
"Untuk pasangan Zaini Abdullah-Nasaruddin diterima sebanyak 1.421 dukungan dan hasil lolos sebanyak 1.343 dukungan, sedangkan pasangan Zakaria Saman-T Alaidinsyah sebanyak 8.802 dukungan dan hasil lolos administrasi 8.351 dukungan," ungkapnya.
Ia menambahkan, jumlah hasil verifikasi administrasi tersebut yang diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual selanjutnya. "Metode verifikasi faktual yang dilakukan dulu, berbeda dengan pada masa perbaikan ini. Sebelumnya pihak PPS mendatangi pemilik KTP satu per satu, sedangkan pada masa verifikasi perbaikan dilakukan secara kolektif, sesuai dengan PKPU 9 Tahun 2016 perubahan PKPU 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan," tambahnya.
