Ini Kata Irwan Johan Ketika Jumpa Pendemo di Kantor DPRA
 |
| Irwan Johan menemui para pengunjuk rasa yang tergabung di AMPD Untuk Rakyat, di depan Kantor DPRA, Banda Aceh, Rabu (9/11/2016). [Hafiz Erzansyah] |
Rabu, 09 November 2016 13:27 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah
Penulis: Hafiz Erzansyah
BANDA ACEH - Mahasiswa yang tergabung di Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Untuk Rakyat, masih berdemo di Kantor DPRA, Banda Aceh, Rabu (9/11/2016). Setelah beberapa lama pengunjuk rasa berorasi, mereka disambut dengan kehadiran Wakil Ketua Komisi II DPRA, T Irwan Johan.
Dalam sambutannya, Irwan Johan mengatakan, mengenai kekosongan pimpinan di DPRA saat ini sangat mengganggu kinerja DPRA. "Saat ini Pak Sulaiman Abda tidak 100 persen aktif di DPRA. Posisi beliau masih diperdebatkan, dikarenakan konflik internal yang terjadi pada Golkar," ujarnya di depan para pengunjuk rasa.
Ia menjelaskan, secara hukum, Sulaiman Abda masih menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRA. "Secara hukum, beliau masih sah menjabat, masih memiliki wewenang dan haknya. Beliau baru bisa digantikan, setelah adanya SK dari Kemendagri, semua keputusan ada di Pusat, dalam hal ini adalah Kemendagri," jelas Irwan Johan.
Dirinya berharap, konflik internal yang terjadi di dalam partai berlambang pohon beringin itu, dapat terselesaikan, agar siapapun yang memimpin dapat melakukan kinerjanya di DPRA 100 persen.
"Soal petisi aksi yang adik-adik lakukan, saya tidak berani menandatangani. Karena kawatir nantinya akan menimbulkan masalah baru yang dinilai mencampuri urusan internal partai Golkar sendiri. Kita sudah pernah menyurati Kemendagri, tetapi Mendagri membalas dengan mengembalikan permasalahan tersebut kepada internal Golkar yang sesuai dengan SK Kemenkumham," ungkapnya.
Ia menambahkan, dirinya selaku perwakilan anggota DPRA mengapresiasikan aspirasi yang disampaikan para mahasiswa tersebut. "Tetapi setiap hal apapun yang diputuskan, harus ada evaluasi dari Kemendagri," tambahnya.
Pantauan GoAceh, puluhan para pengunjuk rasa yang sebelumnya berunjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh tersebut, melakukan aksinya dengan pengawalan ketat puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP yang juga menyiagakan beberapa unit mobil operasional seperti Penerangan Dalmas dan panser milik Sat Sabhara Polresta Banda Aceh.
