Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PT Pertamina Siap Dukung PB Percasi Lahirkan Pecatur Andal
Olahraga
15 jam yang lalu
PT Pertamina Siap Dukung PB Percasi Lahirkan Pecatur Andal
2
Susanto Megaranto Kalah, IM Gilbert Elroy Tarigan Bermain Remis
Olahraga
14 jam yang lalu
Susanto Megaranto Kalah, IM Gilbert Elroy Tarigan Bermain Remis
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Wakil Ketua MPR: Tidak Benar Partai Islam Anti Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Wakil Ketua MPR: Tidak Benar Partai Islam Anti Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. (humas MPR)
Sabtu, 12 November 2016 21:32 WIB
JAKARTA - Di hadapan ratusan warga Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 12 November 2016, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR, mengatakan, MPR adalah lembaga negara yang diberi amanah untuk melaksanakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Diungkapkan Hidayat Nur Wahid, sosialisasi seperti ini kali pertama dilakukan oleh MPR ketika lembaga negara itu dipimpinnya. Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR Periode 2004-2009, dari PKS, partai Islam.

Oleh karenanya, Hidayat Nur Wahid mengatakan, ini bukti bahwa partai Islam tak anti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dikatakannya, saat ini seolah-olah ada gap antara masalah keummatan dan kebangsaan. kedua hal seolah-olah ada halangan. Padahal menurut Hidayat Nur Wahid antara masalah keummatan dan kebangsaan tak ada jaraknya.

"Jadi jangan anggap ummat Islam bukan warga negara sehingga aspirasinya tidak didengar," ujarnya.

Disebutkan peran besar ummat Islam dalam perjuangan bangsa. Hidayat Nur Wahid mengatakan, dirinya bersyukur bahwa UUD NRI Tahun 1945 sangat memahami masalah keummatan. Disebut dulu semasa Orde Baru, kata Iman dan Taqwa susah masuk dalam UUD. Namun setelah diamandemen, kata Iman dan Taqwa masuk dalam pasal-pasal. "UUD NRI Tahun 1945 akomodatif terhadap masalah keummatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid menyebut bahwa sosialisasi 4 Pilar MPR dilakukan dengan berbagai metoda dan diperuntukkan untuk berbagai kalangan.

Menurutnya, sosialisasi ini tidak cukup dilakukan oleh MPR. Dirinya mengharap agar pemerintah ikut juga melakukan sosialisasi. pada masa lalu ada Penataran P4. Bahkan ada lembaga khusus yang mengurusi masalah penataran P4 melalui BP7. 

Dirinya juga ingin sosialisasi dilakukan secara massif namun ditegaskan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan itu tidak indoktrinasi. "sosialisasi yang kita inginkan tidak indoktrinasi," paparnya. (rls)

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, GoNews Group
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/