Kata Andi Rachman, Inilah Rekomendasi KPK Soal Penerapan TPP di Riau

PEKANBARU - Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman memberi gambaran rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pemberian Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Profesi Pekerjaan (jasa pelayanan kesehatan) yang tidak bisa dilakukan dengan sistem double account atau mendapatkan ganda.

"Rekomendasi (Workshop KPK) di Bandung, TTP itu diberikan tanpa tunjangan-tunjangan yang lain. Satu saja," kata Gubernur Riau yang kerap disapa Andi Rachman kepada GoRiau.com di Kantor Dekranasda Provinsi Riau, Jalan Sisingamangaraja Pekanbaru, Selasa (29/11/2016).

Kendati demikian, orang nomor satu di Riau ini belum bersedia berbicara banyak. Pasalnya, sejumlah pihak terkait tengah melakukan konsolidasi dan proses pembicaraan bersama rumah sakit milik daerah, diantaranya RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan dan RS Petala Bumi.

"Pak Sekda pun mendiskusikan ini dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara). Kalau bisa sore ini rapat bersama pak Sekda dan pihak terkait untuk mendudukan persoalan TPP," tuturnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau, Asrizal pun enggan berkomentar banyak sebelum duduk perkara penetapan TPP dibahas bersama seluruh pihak terkait. Menurutnya, persoalan TPP ini cukup sensitif dan menyangkut hajat orang banyak.

"Sedang dikonsolidasikan dengan pihak terkait," singkat Asrizal ketika berbincang kepada GoRiau.com, Selasa pagi. ***