'Kegamangan' Gubernur Riau Andi Rahman Jilid Satu dan Berlanjut ke Jilid Dua

FENOMENA tentang ‘’kegamangan’’ Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman  untuk menentukan sikap dalam persoalan mengambil keputusan dan kebijaksanaan akurat dan tepat tentang suatu pergantian jabatan kosong di lingkungan Pemprov Riau (birokrasi) maupun Legislatif seolah bukan lagi menjadi sebentuk rahasia umum.

Andi seolah ingin ‘’memaksakan’’ diri dalam menentukan sikap dan pilihan pribadi yang tentu sesuai dengan seleranya tanpa merasa kalau sikapnya itu justru mengganggu perjalanan roda pemerintahan yang notabene juga akan ‘’mengusiknya’’ sebagai orang papan atas di negeri ini.

Lihat saja ketika ribut-ribut soal jabatan Ketua DPRD Riau yang seharusnya bisa ditangani cepat dan cergas sebab sang calon pengganti untuk itu sudah ditetapkan. Bahkan sang calon sepertinya telah ‘’duduk manis’’ saja menunggu dilantik menjadi hingar bingar.

Namun persoalan jadi tak terkendali setelah Andi Rachman ngotot mengajukan tiga nama ke markas tertinggi partai yang telah menetapkan sosok yang bakal menduduki orang nomor satu di Lembaga Legillatif itu.

Anggota dewan kian meradang karena Andi dianggap mengabaikan instruksi dari petinggi partai (DPP) di Jakarta. Berbagai gejolak reaksi atas kekosongan pimpinan DPRD itu justru tak membuat Andi bergeming. Dia tetap dengan prinsip dan keegoisannya.

Setelah melalui kompetisi yang melelahkan dalam ‘’membombandir’’ sikap Andi itu. Ternyata Andi angkat tangan juga. Ketua DPRD akhirnya mulus menuju ke tampuk kursinya walaupun untuk melangkah ke situ penuh dengan kelelahan yang sepertinya tak perlu terjadi jika Andi bisa bersikap lebih legowo dan lebih arif.

Kegamangan Jilid-2

Kini muncul kegamangan produk lama tetapi stok baru. Yakni adanya ultimatum dari Kemendagri pada Andi dan Lembaga Legislatif tentang belum adanya ‘’bayang-bayang’’ sosok siapa yang bakal menjadi Wakil Gubernur yang sudah lama ‘’melompong’’ setelah ditinggalkan Andi yang kemudian naik menjadi Gubernur setelah mantan Gubri Annas Maamun tersangkut masalah korupsi.

Dalam amaran itu pihak Kemendagri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah, Soni Sumarsono mengatakan memang persoalannya berada pada internal partai. Namun dia menggarisbawahi bahwa disisi lain sepertinya selama ini ada kesan Andi membiarkan masalah ini berlarut-larut. Bahkan Dirjen Otda mengaku sudah sering memberi teguran kepada Gubri untuk segera mengisi kekosongan wakil gubernur. Tapi lanjutnya, hingga kini gubernur tak mengindahkan, sehingga posisi wakil gubernur tetap kosong.

Kenapa Andi Gamang……?. Ini sebuah tanya yang menggelinding dan mengusik hati. Apalagi kegamangan ini acap terjadi jika menyangkut lingkaran posisi di lingkup Pemprov Riau. Seperti ketika Andi harus bersikap menentukan jabatan Sekda yang  masalahnya juga ‘’ngalor-ngidul’’ tanpa terlihat keseriusan Andi untuk segera mengisi jabatan yang sangat strategis itu.

Sebaliknya jika menunjuk dan mengusulkan nama-nama untuk jabatan di tingkat kabupaten/kota yang kosong karena sang bupati atau walikota ikut Pilkada sepertinya Andi ‘’enteng-enteng’’ saja. Tak punya beban dan tak pernah gamang. Sehari saja tanpa berlarut-larut sikapnya ‘’lentur’’.

Ada apa…?. Tentu Andi sendiri yang tahu tentang ‘’ada’’ dan ‘’apa’’ itu. Hanya yang perlu digarisbawahi. Bahwa ‘’di atas langit ada langit’’. Artinya, Andi tidak akan mampu ‘’ngotot’’ dengan sikap dan pendiriannya sendiri. Sebab, dia punya atasan lagi yang sewaktu-waktu akan ‘’menggoyahkan’’ sikapnya itu dan ironinya dia bakal tak bisa menentangnya dengan prinsip ego kegamangannya itu. Kita lihat saja nanti apakah dia akan ‘’bergeming’’ dengan warning dari Kemendagri itu  atau tidak sama sekali….!

Indra Sumana adalah wartawan senior tinggal di Pekanbaru. Tulisan lepas ini diterbitkannya khusus untuk GoRiau.com dan GoNews Grup (GoRiau.com, GoAceh.co, GoSumut.com, GoSumbar.com dan GoNews.co)