Ikhwan Ridwan: Kalau Ada Oknum yang Jual Beli Jabatan Mengatasnamakan BKD, Tangkap Saja!

PEKANBARU - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan membatahkan keras adanya isu jual beli jabatan dalam penetapan pejabat untuk mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum lama ini.

"Kalau ada yang jual beli jabatan mengatasnamakan BKD, tangkap aja orangnya," kata Ikhwan Ridwan kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Selasa (17/1/2017) siang.

Ia pun menegaskan, bahwa sistem penetapan jabatan yang diinput menggunakan sistem komputer tersebut dianggap dapat meminimalisir kesalahan double account.

"Kalau ada yang dobel jabatan, pasti ter-delete (terhapus) otomatis oleh sistem komputer," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi A, H. Sugianto 'bersuara' akan mempertanyakan beberapa persoalan yang muncul usai pelantikan pejabat dikondisi kegelapan Riau Main Stadium waktu itu secara terperinci dari Kepala BKD.

"Kami sudah menerima laporan resmi terkait hal tersebut. Bukan hanya jual beli jabatan, tapi penempatan pejabat juga tidak mengacu pada hasil assesment yang dilaksanakan. Padahal assesment sesuai dengan UU ASN dan harus dipatuhi," kata Sugianto, Senin (16/1/2016).

Dewan, lanjutnya, akan menyelidiki informasi itu dan bila terbukti benar maka pelantikan pejabat eselon II, III dan IV sebelumnya harus dikaji ulang dan oknum yang melakukan harus diproses secara hukum.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi A Suhardiman Amby juga mengatakan, sejak dilantiknya pejabat Pemprov tersebut, banyak laporan yang masuk ke pihak DPRD Riau.

"Kalau melihat laporan yang masuk pada kami, ini cukup amburadul. Penempatan, katanya, banyak yang tidak sesuai dengan keahlian, bahkan dugaan ada yang buka lapak juga disana," ungkapnya.

Selain tidak sesuai dengan penempatan, ada juga pejabat yang namanya terdaftar didua instansi yang berbeda.

"Sekarang itu pejabat yang lama ada 220 orang yang non job. Itu sangat luar biasa, maka dari itu DPRD Riau harus bertindak. Bagi kami, sepanjang tidak menyalahi aturan tidak masalah. Tapi kalau sudah menyalahi, itu perlu dipertanyakan," paparnya.

Rencananya pemanggilan guna rapat dengar pendapat dengan pihak BKD akan dilakukan pada Kamis (19/1/2017) lusa. ***