Anak Riau Banyak yang Nganggur, Perusahaan Malah Datangkan Pekerja Luar, Edy: Jika tak 60 Persen Lokal, Izinnya Harus Dicabut

PEKANBARU - Riau kini menjadi ''surga'' bagi para pengusaha karena mudahnya berbisnis di negeri ini. Bahkan, para pengusaha ''terkadang'' tidak peduli dengan persoalan masyarakat, khususnya tingginya pengangguran di daerah ini. Uniknya, hampir di banyak perusahaan, khususnya sawit, pekerja didatangkan dari luar Riau, termasuk tenaga yang tidak membutuhkan skill.

''Ini bisa memicu konflik dan kesenjangan sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Karena itu, Pemprov Riau melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan harus aktif memantau perekrutan tenaga kerja di setiap perusahaan,'' ujar anggota DPRD Riau Edy A Mohammad Yatim kepada GoRiau.com.

Ia meminta Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan-perusaahan yang tidak patuh dengan payung hukum Peraturan Daerah terkait ketenagakerjaan. Menurut aturan, porsi keberimbangan antara tenaga kerja lokal dan dari luar 60:40.

''Saya memandang ada beberapa persoalan terkait minimnya tenaga kerja lokal di setiap perusahaan di Riau. Pertama sistem rekrut yang dilakukan, terkadang perusahaan tidak berkantor pusat di Riau, sehingga merekrut di Jakarta atau Medan. Ini memungkinkan juga terjadi praktik calo untuk penyediaan tenaga kerja. Kemudian lemahnya pengawasan dari kita sendiri,'' kata Eddy Yatim kepada GoRiau.com.

Seharusnya, menurut Edy, perusahaan wajib melaporkan kebutuhan tenaga kerja secara berkala ke Disnakertranduk. Ini bisa dijadikan syarat oleh Pemerintah Daerah, dengan memberikan penegasan izin operasional tidak dikeluarkan jika tenaga tempatan tidak diberi ruang di perusahaan tersebut, bahkan dipertimbangkan dicabut bagi yang sudah mendapatkan.

''Karena kita jarang memantau ke lapangan, mereka sesuka hati. Mereka harusnya wajib lapor soal kebutuhan tenaga kerja. Sehingga saat merekrut tenaga kerja baru, mereka juga wajib untuk melaksanakan di daerah operasi secara transparan. Jika tidak, berikan sangsi tegas,'' imbuh dia.

Kurangnya pemanfaatan tenaga kerja lokal, ujar politisi Demokrat ini, sangat merugikan daerah. Karena sampai saat ini tingkat angka pengangguran di Riau terus bertambah. Padahal ada lebih ratusan ribu perusahaan beroperasi yang tidak memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Di sisi lain, tugas bagi pemerintah untuk kembali mengaktifkan penggunaan kartu kuning, sehingga mudah diketahui berapa banyak ketersediaan tenaga kerja daerah yang siap untuk disalurkan ke perusahaan, dan seberapa banyak pencari kerja yang belum terpakai.

"Kami tentu prihatin, hanya tenaga dodos sawit saja harus didatangkan dari luar. Ini berapa banyak masyarakat kita masih butuh pekerjaan. Kecuali untuk keahlian bidang tertentu, bolehlah diambil dari luar jika memang tidak ada disini," pungkasnya. ***