Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lewat Permainan Kreatif, Adit Taklukan Uzair di Babak Kelima
Olahraga
16 jam yang lalu
Lewat Permainan Kreatif, Adit Taklukan Uzair di Babak Kelima
2
KPU DKI Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Jakarta
Pemerintahan
16 jam yang lalu
KPU DKI Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Jakarta
3
Jet Pribadi Sandra Dewi Diselidiki Kejagung dalam Kasus Korupsi PT Timah
Hukum
16 jam yang lalu
Jet Pribadi Sandra Dewi Diselidiki Kejagung dalam Kasus Korupsi PT Timah
4
Johnny Depp Berencana Beli Kastil Tua Bersejarah di Italia
Umum
15 jam yang lalu
Johnny Depp Berencana Beli Kastil Tua Bersejarah di Italia
5
Ditanya Kemungkinan Rujuk dengan Farhat Abbas, Nia Daniaty Pilih Bungkam
Umum
16 jam yang lalu
Ditanya Kemungkinan Rujuk dengan Farhat Abbas, Nia Daniaty Pilih Bungkam
6
PJ Gubernur Ribka Haluk Buka UKW Perdana Papua Tengah
Umum
15 jam yang lalu
PJ Gubernur Ribka Haluk Buka UKW Perdana Papua Tengah
Home  /  Berita  /  GoNews Group
Warta Istana

Tiga Tahun Jokowi-JK, PDB Perikanan Nasional sudah Lebih

Tiga Tahun Jokowi-JK, PDB Perikanan Nasional sudah Lebih
Istimewa.
Rabu, 18 Oktober 2017 20:12 WIB
JAKARTA - Bicara program unggulan dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), salah satunya iala bicara soal pemberantasan illegal fishing.

Sudah jadi rahasia umum bahwa sebelum era Presiden Jokowi, boleh dikatakan hampir di seluruh kawasan perairan, ikan tangkap di Indonesia dikuasai nelayan asing ketimbang oleh nelayan Indonesia.

Namun sejak periode Presiden Jokowi, kita menyaksikan upaya pemberantasan ilegal fishing dilakukan sangat gencar. KKP mencatat sejak akhir tahun 2014 hingga memasuki trieulan akhir 2017, secara keseluruhan telah menenggelamkan kapal pencuri ikan sebanyak 683 unit.

Hal ini terungkap dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat9 (FMB9) yang mengusung tema "Pengembangan Ekonomi Maritim dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Laut",di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Sudah tentu pemberantasan illegal fishing merupakan bagian dari upaya penegakan kedaulatan maritim. Bagaimanapun,negara harus hadir dan sanggup menjaga seluruhsumber daya kelautan agar kekayaannya dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Sejalan dengan gencarnya operasi penangkapan illegal fishing danhadirnya negara mengawasi sumber kelautan, kita saksikan juga bagaimana produktivitas hasil ikan tangkap masyarakat nelayan trendnya naik.

Catatan Menteri Susi Pudjiastuti, jika pada akhir 2014 jumlah tonase perikanan tangkap yang dihasilkan oleh nelayan sebanyak 6,4 juta ton, maka pada 2016 naik menjadi 6,8 juta ton.

Selain itu, KKP juga mengembangkan perikanan budi daya disepanjang pantai. Di sentra-sentra perikanan budidaya, Pemerintah mendorong penggunaan pakan mandiri sehinggaberhasil mengurangi ongkos produksi dan imporpakan.

Data KKP mencatat, jumlah perikanan budi daya pada akhir 2014 adalah14,3 juta ton, naik menjadi16,6 juta ton pada 2016. Menarik dicatat disini ialah, bagaimana daya beli masyarakat perikanan naik signifikan karena program pakan mandiri, dimana margin keuntungan petani naik tajam dibandingkan sepuluh tahun terakhir yang bergantung pada pakan impor.

"Data KKP mencatat Nilai Tukar Perikanan (NTP) Tahun 2014 ialah 102,73 menjadi 103,79 pada September 2017," jelas Susi.

Hal lain patut dicatat ialah peningkatan konsumsi ikan dimasyarakat. Menurut KKP pada 2014 tercatat konsumsi ikan ialah 38,14kg/kapita dan naik pada2015 menjadi41,11 kg/kapita, konsisten naik menjadi 43,94kg/kapita pada 2016 dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12kg/kapita pada akhir 2017 mendatang. ***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Ekonomi, Pemerintahan, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/