Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Taman Bendera Pusaka Raih Seoul Design Award, Komisaris PT ITJ: Legacy Pramono Anung Diakui Dunia
Metropolitan
16 jam yang lalu
Taman Bendera Pusaka Raih Seoul Design Award, Komisaris PT ITJ: Legacy Pramono Anung Diakui Dunia
2
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
Olympic
4 jam yang lalu
Michelle Ukir Sejarah, Renang Sumbang Medali Ketiga Indonesia
3
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
Sepakbola
3 jam yang lalu
Messidoro Puas Jadi Pemain Terbaik Usai Tumbangkan PSIM
4
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
Olympic
3 jam yang lalu
Aira Pertama Kali Rasakan Triathlon Kelas Dunia
5
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
Sepakbola
3 jam yang lalu
Jelang Jeda Internasional, Persib Bidik Kemenangan Hadapi Java United FC
6
Dijamu PSS, Bhayangkara FC Berharap Bisa Curi Gol Lebih Dulu
Sepakbola
3 jam yang lalu
Dijamu PSS, Bhayangkara FC Berharap Bisa Curi Gol Lebih Dulu
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Pemerintah Aceh Didesak Perhatikan Korban Konflik

Pemerintah Aceh Didesak Perhatikan Korban Konflik
Perdamaian di Aceh (Ilustrasi)
Minggu, 29 Oktober 2017 09:03 WIB
Penulis: Jamaluddin Idris
LHOKSUKON - Masyarakat mendesak Pemerintah Aceh segera mendata ulang data korban konflik yang belum mendapat bantuan. Masyarakat menilai sejauh ini realisasi bantuan korban konflik banyak tidak tepat sasaran.
 

"Masih banyak korban konflik di Aceh, terutama di Aceh Utara yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Saya menilai selama ini bantuan yang disalurkan banyak tidak tepat sasaran," kata tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Jambo Aye, Abdul Rafar kepada GoAceh, Sabtu (28/10/2017).
 
Untuk itu, Abdul mendesak pemerintah agar mendata ulang masyarakat yang memang benar-benar tercatat sebagai korban konflik. Hal itu kata dia, perlu dilakukan agar anggaran daerah yang direalisasikan menjadi tepat sasaran.
 
"Jumlah korban konflik masih ribuan di Aceh Utara. Kenapa belum tersentuh bantuan. Padahal perdamaian RI dengan GAM sudah 12 tahun berjalan," ujarnya lagi.
 
Hal senada juga disampaikan Teungku Yusuf Abdullah, tokoh masyarakat Kecamatan Langkahan. Ia mendesak pemerintah membuat sebuah wadah terpercaya di Aceh untuk menampung korban konflik.
 
"Harus dibuat sebuah lembaga atau wadah terpercaya. Lembaga yang menangani hal itu memang ada, tapi sebaiknya ada lembaga lain yang kuat dan benar-benar mempedulikan korban konflik," ucap dia.
 
Ia juga berharap pemerintah untuk mengawasi setiap realiasi anggaran untuk korban konflik di Aceh dan juga dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah direalisasi.

Editor:Kamal Usandi
Kategori:Ekonomi
wwwwww