Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
KJP Plus dan KJMU Mulai Cair 3 November, Total Anggaran Capai Rp164,67 Miliar
Metropolitan
23 jam yang lalu
KJP Plus dan KJMU Mulai Cair 3 November, Total Anggaran Capai Rp164,67 Miliar
2
Asael dan Sashenka Buktikan Atlet Muda Indonesia Berpotensi Bersaing di Panggung Dunia
Olympic
23 jam yang lalu
Asael dan Sashenka Buktikan Atlet Muda Indonesia Berpotensi Bersaing di Panggung Dunia
3
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
SEA Games
21 jam yang lalu
PP FTI Prihatin dan Kecewa Triathlon Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
4
NOC Indonesia Cermati Sejumlah Cabor Unggulan Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
SEA Games
22 jam yang lalu
NOC Indonesia Cermati Sejumlah Cabor Unggulan Tak Dipertandingkan di SEA Games 2027
5
Kalahkan Jeon Hyeok Jin, Ginting Melaju ke Babak 16 Besar
Sepakbola
19 jam yang lalu
Kalahkan Jeon Hyeok Jin, Ginting Melaju ke Babak 16 Besar
6
‎Sarana Jaya Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Perusahaan
Ekonomi
23 jam yang lalu
‎Sarana Jaya Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Perusahaan
Home  /  Berita  /  Badminton

Soal Anggaran, PB/PP Diwajibkan Lapor ke KONI

Soal Anggaran, PB/PP Diwajibkan Lapor ke KONI
Azhari/GoNews.co
Senin, 30 Oktober 2017 20:12 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Setelah Satlak Prima dibubarkan, KONI Pusat memainkan peran sebagai filter bagi induk organisasi olahraga (PB/PP) yang bakal mengajukan anggaran kepada pemerintah. Dana itu bisa dialokasikan untuk pelatnas atlet, pembelian peralatan latihan dan pertandingan hingga untuk uji coba.

Untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah, PB/PP harus lebih dulu mengajukan proposal. Bahkan, proposal itu harus melewati KONI Pusat terlebih dulu untuk diverifikasi.

"Cabor-cabor (cabang olahraga) sebelum mengajukan dana ke pemerintah, wajib untuk saya arahkan ke KONI. Kami akan lakukan verifikasi dan perbaikan. Kalau sudah benar baru usulkan ke pemerintah. Ini tidak sulit karena pernah dilakukan pada 2011," kata Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman usai pembukaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan tema "Sinergitas dan Harmonisasi Seluruh Pemangku Kepentingan Olahraga Menuju Sukses Asian Games 2018" di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Kebijakan KONI Pusat ini diambil sebagai upaya mendukung terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Perpres ini muncul sekaligus untuk membubarkan Satlak Prima.

"Tugas kami membantu pemerintah mengawasi cabor-cabor. Mereka akan dikendalikan, diberi pendampingan karena PB-PB cukup heterogen. Tidak semua bisa melakukan bentuk program dan penganggaran," jelasnya.

Pihaknya juga berharap kepada PB/PP segera meminta sisa anggaran Satlak Prima tahun ini yang mencapai Rp 253 miliar. "Jadi cabor-cabor tak harus menunggu sampai 2018. Dana tersisa dipakai cabor unggulan untuk pencapaian prestasi," terangnya.

Jika mengacu pada data Satlak Prima sebelumnya, ada 23 cabang unggulan yang berhak mendapat dana tersebut. Namun KONI memiliki pandangan berbeda lantaran setelah dicermati hanya ada 17 cabang yang bisa memperoleh sisa anggaran Satlak Prima.

"Dari apa yang kami verifikasi ada sekitar 17 yang jadi unggulan. Tapi ke depan bisa saja jadi 23 cabor kalau ada peningkatan performa yang baik," katanya. ***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Badminton, Olympic, Voli, Non Olympic, DKI Jakarta
wwwwww