Sudah Pertengahan April, Pencairan Dana Desa di Banda Aceh Masih Nol, Aparat Jangan Duduk Menunggu Laporan Saja

BANDA ACEH - Meski sudah pertengahan April 2018, namun Pemko Banda Aceh belum juga menyalurkan dana desa. Seharusnya aparat Pemko Banda Aceh 'jemput bola' untuk laporan desa, jangan duduk saja di kantor.

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPK) Banda Aceh, Aiyub Bukhari meminta pemerintah setempat agar segera mempercepat penyaluran dana desa ke seluruh gampong (desa) di wilayah Banda Aceh.

“Pemko harus segera mencari solusi dalam mengatasi keterlambatan pencairan dana desa ke seluruh gampong di Banda Aceh,” kata Aiyub Bukhari di Banda Aceh, Kamis (19/4/2018).

Menurut dia, Pemko harus melakukan sistem jemput bola terhadap dokumen laporan dana desa maupun penyelesaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG), sehingga dana desa bisa segera dicairkan.

Hal sama juga dikatakan anggota dewan lainnya Zulfikar Abdullah, bahwa pencairan itu harus segera dilakukan sehingga penyaluran dana tahap pertama untuk 90 gampong di kota Banda Aceh bisa segera disalurkan.

Dikatakannya, dana gampong sudah disahkan dalam APBK 2018, baik itu proyeksi dari APBN maupun yang menjadi tanggung jawab gampong.

Selain itu, kata Zulfikar, informasi yang diterima pihaknya dana desa tahap pertama sudah turun namun belum bisa dicairkan ke gampong karena pihak gampong belum menyerahkan laporan.

“Di beberapa gampong kita terima informasi laporannya belum ada, kemudian RAPBG belum disusun, tapi kalau pagu sudah ada, dan saya sudah sampaikan ke walikota bahwa SDM gampong terbatas, maka perlu diminta kepada dinas terkait untuk membantu gampong,” ujarnya.

Apalagi, kata Zulfikar, bulan depan memasuki bulan suci Ramadhan, sementara ada belasan orang di setiap gampong yang menggantungkan hidupnya dari dana gampong, yaitu aparatur gampong. Oleh sebab itu Zulfikar berharap agar dana desa bisa dicairkan sebelum Ramadhan.

“Kalau bisa lebih cepat lagi maka lebih bagus. Karena ada lebih kurang seribu KK di Banda Aceh yang menggantungkan hidupnya di situ, ini harus dipikirkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) kota Banda Aceh, Dwi Putrasyah mengatakan, cepat atau lambatnya pencairan dana desa sangat tergantung dari kesiapan gampong itu sendiri dalam menyiapkan laporan.

Ia menyebutkan, persoalan dana desa ada di desa itu sendiri, seperti APBG yang belum selesai, LPJ dana desa sebelumnya juga belum siap. Jika itu sudah disiapkan maka dana desa akan bisa segera dicairkan.

“Hingga saat ini, dana desa yang sudah diterima kota Banda Aceh sebesar 20% masih belum bisa direalisasikan. Namun, dalam minggu depan sudah ada yang bisa dicairkan dana desanya,” ungkapnya.

“Kalau APBG belum selesai, otomatis belum bisa dievaluasi oleh camat, kemudian ke Bappeda. Kalau memang sudah selesai segera kita setujui. Tapi ada beberapa desa yang bisa dicairkan minggu depan,” ungkapnya.

Ia mengakui, DPMG juga membuka desk untuk menerima konsultasi dari setiap gampong yang menemui kendala dalam penyusunan dokumen dana desa. “Saat ini gampong sedang berpacu menyiapkan laporan-laporan yang menjadi persyaratan untuk dicairkannya dana desa tahap pertama,” sebutnya. ***