Munaslub PTMSI, Produk KONI Pusat yang Bikin Tenis Meja Makin Runyam

JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (Munaslub PTMSI) telah gagal menjadi media pemersatu cabang olahraga tersebut.

Justru  Munaslub produk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat yang memilih Dato’ Sri Tahir sebagai Ketua Umum itu membikin perpecahan di tenis meja nasional makin runyam.

Upaya KONI Pusat melantik kepengurusan Pengurus Besar (PB) PTMSI pimpinan Tahir menjadi sia-sia karena muncul gugatan dari Pengurus Provinsi PB PTMSI Sulawesi Utara ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori).

Selain gugatan dari tubuh PB PTMSI tersebut, usaha mengakomodir kubu Pengurus Pusat (PP) PTMSI pimpinan Ketua Umum Oegroseno juga gagal total. Oegroseno juga menilai Munaslub PTMSI oleh KONI Pusat tidak sah menurut hukum.

Kerunyaman tenis meja Indonesia menurut penasehat hukum Pengprov PTMSI Sulut, Subali justru dimunculkan oleh pelaksanaan Munaslub PTMSI versi KONI Pusat yang dinilai tidak sesuai dengan arahan surat dari Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) No: S.II.20.1/MENPORA/SET.BII/XI/2017. Dalam surat itu Menpora meminta KONI Pusat dan PP PTMSI mengundang PB PTMSI menghadiri Musyawarah Nasiolah Luar Biasa Bersama (Munasluber). Namun nyatanya, KONI Pusat melaksanakan Munaslub, bukan Munasluber, sendiri tanpa kehadiran Oegroseno sebagai Ketua Umum PP PTMSI.

"Sebenarnya para pihak yang berseberangan telah sepakat bersatu saat pertemuan yang dihadiri Menpora, KONI Pusat, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), PB PTMSI dan PP PTMSI. Semua sepakat untuk menggelar Munaslubber. Tapi persatuan itu menjadi runyam lagi karena KONI Pusat melaksanakan Munaslub tanpa kehadiran Pak Oegroseno dan PB PTMSI juga tidak menampilkan Ketua Umum Lukman Edy," ujar Subali kepada wartawan saat menyiapkan diri menghadiri sidang Baori, Jumat (18/5/2018).

Subali menambahkan, gugatan Pengprov PTMSI Sulut terus berjalan di Baori setelah upaya mediasi gagal dilaksanakan dalam dua kali kesempatan. Ini setelah pihak KONI Pusat selaku terlapor tidak hadir tanpa alasan yang jelas.***