DPR Jadi Kambing Hitam Peristiwa Bom dan Teroris, Bamsoet Mendadak Baper

JAKARTA - DPR menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pembukaan masa sidang V Tahun 2017-2018 yang dipimpin Ketua DPR, Bambang Soesatyo. Dalam pidatonya, pria akrab disapa Bamsoet sempat menyinggung soal nasib RUU Terorisme yang mandek di DPR selama dua tahun sejak 2016.

Dia mengaku 'Baper' dengan pemerintah yang dia anggap mengkambinghitamkan DPR atas terjadinya tindak terorisme di Indonesia yang terjadi belakangan ini.

"Prihatin karena lagi-lagi DPR menjadi kambing hitam atas terjadinya peristiwa bom terorisme itu," kata Bamsoet dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).

Dia menggambarkan rasa 'baper 'itu dengan mengenakan pakaian serba hitam. Pakaian hitam itu, katanya, sebagai simbol keprihatinan atas deretan aksi teror yang terjadi belakangan ini.

Bamsoet menjelaskan, penyusunan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Sedangkan untuk pengesahannya, tergantung pada dinamika di pemerintah.

"Pada hal kita sama-sama tahu dan paham bahwa DPR tidak bisa membuat Undang-Undang tanpa pemerintah tidak bisa kita berjalan sendiri dan semua tergantung pada dinamika internal pemerintah itu sendiri. Mohon maaf ini bukan curhat tapi baper saya sebagai ketua DPR," ucapnya.

Diketahui, dalam pembukaan masa sidang kali ini dihadiri oleh 203 anggota dari 560 anggota. Setelah rapat dibuka dan mendengarkan pidato Ketua DPR, sidang dilanjutkan dengan pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sebagai informasi, Presiden Jokowi mendesak DPR untuk segera merampungkan revisi UU nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini menyusul rangkaian teror bom di tiga gereja di Surabaya dan Sidoarjo pada Minggu (13/5) kemarin. Bom bunuh diri kembali terjadi di Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/5) pagi.

Jokowi mengatakan apabila DPR dan kementerian terkait tak dapat menyelesaikan RUU antiterorisme pada masa sidang yang dimulai 18 Mei. Maka, dirinya akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terorisme pada bulan Juni.

"Kalau nantinya Juni di akhir masa sidang ini belum segera diselesaikan saya akan keluarkan Perppu," kata Jokowi di JIExpo,Jakarta, Senin (14/5).***