Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Lingkungan
9 jam yang lalu
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
2
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Hiburan
8 jam yang lalu
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
3
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
Sepakbola
3 jam yang lalu
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
4
Kerapatan Adat Nagai Silaut Perjuangkan Keadilan Status Tanah
Hukum
3 jam yang lalu
Kerapatan Adat Nagai Silaut Perjuangkan Keadilan Status Tanah
5
Pujian Cara Pemain Bali United Berjuang Raih Kemenangan Tandang Perdana
Sepakbola
3 jam yang lalu
Pujian Cara Pemain Bali United Berjuang Raih Kemenangan Tandang Perdana
6
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa 'Geruduk' Imigrasi Jakbar
Umum
3 jam yang lalu
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa Geruduk Imigrasi Jakbar
Home  /  Berita  /  Riau

Jumlah Kendaraan Bertambah, Penerimaan Daerah dari Retribusi Parkir di Inhil Masih Rp250 Juta Pertahun

Jumlah Kendaraan Bertambah, Penerimaan Daerah dari Retribusi Parkir di Inhil Masih Rp250 Juta Pertahun
Juru bicara Pansus II DPRD Inhil, Okta Hasanatan.
Minggu, 20 Mei 2018 11:46 WIB
Penulis: Rida Ayu Agustina
TEMBILAHAN-Jumlah Kendaraan di Kabupaten Inhil, khusunya di kota Tembilahan semakin bertambah, tapi kenyataannya penerimaan daerah dari retribusi parkir tepi jalan umum dalam lima tahun terakhir ini tidak mengalami peningkatan atau sekitar lebih kurang Rp250 juta.

Disisi lain, potensi retribusi parkir tepi jalan umum menurut pehitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sesuai penjelasan dari Dinas Perhubungan adalah Rp1,7 miliar.

Sementara, disisi pelayanan yang diberikan masih banyak keluhan dari masyarakat, baik pemilik kendaraan maupun pemilik Ruko atau rumah di tepi jalan umum yang dipunguti retribusi parkir secara bulanan dan tahunan.

Sebagaimana diketahui bahwa ini tidak masuk dalam objek retribusi parkir tepi jalan umum dan tidak diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Alasan-alasan itulah, yang membuat Dewan Inhil menolak Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.

"Potensi retribusi tepi jalan umum memanglah besar, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang prima yang akan berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah, tapi kenyataan tidaklah demikian," jelas Juru Bicara Pansus II DPRD Inhil, Okta Hasanatan.(adv)

Kategori:Metropolitan, Riau
wwwwww