Saat Reses Darwin Lubis Terungkap, Mau Cepat Bikin E-KTP Pakai "Serampang Duabelas"

MEDAN -Masyarakat mengeluhkan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik(E-KTP) di Kota Medan, selain proses pembuatannya tergolong lama, juga bayar dengan istilah "Serampang Duabelas".

Tidak hanya persoalan E-KTP, masyarakat dari dua Kecamatan di Kota Medan, masing-masing Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Labuhan, juga mengeluhkan soal pelayanan kesehatan yang masih dinilai lamban dan ancaman banjir rob.

Keluhan ataupun aspirasi ratusan warga Kota Medan ini, disampaikan saat Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ir Darwin Lubis dari Fraksi Partai Hanura, yang dimulai dari 27 Mei sampai 1 Juni 2018.

Dari hasil reses yang dilakukan di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Medan A), Ir Darwin Lubis yang juga Anggota Komisi D DPRD Sumut ini, mayoritas menyerap aspirasi atau keluhan dari masyarakat, seputar persoalan pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, keamanan, perbaikan jalan dan ancaman banjir.

Selain keluhan tersebut, masyarakat juga berharap kepada Anggota Fraksi Partai Hanura ini, agar bisa memfasilitasi pemberdayaan ekonomi warga, khususnya mengakomodasi kaum perempuan agar bisa membantu perekonomian para suami.

Misalnya, upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan memfasilitasi kaum perempuan, khususnya ibu-ibu untuk memperoleh keterampilan jahit menjahit dan membuka usaha UMKM.

"Kenapa ya pak, ngurus E-KTP sangat susah. Soalnya, sudah berungkali ditanyakan ke Kantor Kecamatan, tapi e-KTP sampai sekarang belum siap juga. Padahal, saya sudah melakukan perekaman data beberapa hari yang lalu," tanya seorang warga dari Jalan Kota Cina/Pematang Siombak, Paya Pasir, Medan Marelan.

Persoalan yang sama juga disampaikan warga lainnya, di Jalan Sisi Tol P Rambe, Lingkungan 6 Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, yang juga mempertanyakan apakah untuk mendapatkan E-KTP harus membayar.

"Katanya, buat E-KTP harus bayar supaya bisa cepat selesai. Apa benar begitu Pak Darwin," tanya Ibu Mirna.

Menanggapi aspirasi itu, Darwin Lubis menyatakan, mungkin faktor lambannya pengurusan E-KTP dikarenakan proses pengiriman data perekaman dari Disdukcapil ke Pusat dan pengembalian data dari Pusat ke Disdukcapil yang memakan waktu cukup lama.

"Persoalan ini, sebenarnya sudah kita sampaikan kepada Walikota Medan, memang proses pengiriman data perekaman dari Disdukcapil-Pusat-Disdukcapil, yang cukup lama," ungkapnya.

"Namun, kalau ada proses pengurusan e-KTP dipungut biaya dengan istilah "Serampang Duabelas",  ini menjadi persoalan yang serius," kata Darwin Lubis, seraya mengimbau kepada warga agar menggunakan hak suara dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara yang akan di gelar pada 27 Juni 2018 mendatang. Hak suara warga yang digunakan akan menentukan arah pembangunan Sumatera Utara dimasa ke depan.

Setelah reses di dua lokasi, saat ditemui wartawan, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Hanura ini menegaskan, bagaimanapun juga apa yang menjadi aspirasi warga, adalah persoalan yang harus diselesaikan, terutama persoalan E-KTP yang prosesnya lama dan pakai "Serampang Duabelas".

"Aspirasi warga ini akan segera disampaikan kepada Walikota Medan," pungkas Darwin Lubis.

Persoalan E-KTP ini, kata Darwin, pihaknya sangat kecewa dan prihatin. Kartu identitas E-KTP ini merupakan barang vital, yang akan menjadi dasar mengurus berbagai hal dimulai dari membuat Kartu Keluarga (KK), mendaftar registrasi ulang kartu prabayar, hingga mencari kerja atau membuka tabungan di bank.

Apalagi, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.***