BBM di Sumbar Naik Rp200 per Liter, Pemprov Ngaku Tak Bebani Rakyat Miskin

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai menerapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang semula hanya 5 persen menjadi 7,5 persen, sejak Senin (16/7) lalu.

Imbasnya, Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertalite dan Dexlite untuk wilayah pemasaran Sumbar ikutan naik sebesar Rp 200 /liter. Pertalite yang semula dijual Rp 7.800, naik menjadi Rp 8.000/liter. Sedangkan Dexlite dari Rp 9.000 menjadi Rp 9.200/liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito mengatakan, penyesuaian harga hanya terjadi di Provinsi Sumbar. Sedangkan di wilayah lain tidak terjadi perubahan harga.

Menurutnya, penyesuaian harga karena kenaikan PBBKB untuk Bahan Bakar Khusus (BBK) di Sumbar menjadi kewenangan Pemda setempat. "BBK jenis lain di wilayah Sumbar juga akan terdampak dan sejauh ini dalam proses review," kata Adiatma Sardjito pada sejumlah wartawan, Selasa (17/7).

Manager Communication and CSR Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto mengatakan, PBBKB adalah salah satu faktor pembentuk harga jual dari BBM, termasuk BBK. Dengan kata lain, komponen pajak yang berkaitan dengan harga jual BBK adalah PPN dan PBBKB.

PPN yang ditetapkan Pemerintah pusat adalah 10 persen, sedangkan PBBKB ditetapkan oleh masing-masing Pemda bervariasi, antara 5 persen; 7,5 persen dan ada juga yang 10 persen. "Sumbar baru saja menaikkan PBBKB dari 5 persen menjadi 7,5 persen," katanya seperti dilansir dari JawaPos.com.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Sumbar, Zainuddin menegaskan, kenaikan PBBKB bukan semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, tambahan PAD yang didapat dari kenaikan PBBKB nantinya, akan diperuntukkan untuk pembangunan daerah.

Zainudin memandang, kenaikan PBBKB sebesar 2,5 persen masih dambang kewajaran. Serta, diyakiji tidak akan terlalu membebani masyarakat miskin. Sebab, harga BBM subsidi tidak ikutan naik.

"Ini hanya penyesuaian dari UU Perpajakan yang memberi batas hingga 10 persen dan Pemprov baru mengenakan PBBKB 7,5 persen," kata Zainuddin kepada sejumlah wartawan di Padang. ***