Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
Lingkungan
9 jam yang lalu
FASTA DKI-Sispala Desak Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Kompromi
2
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
Hiburan
8 jam yang lalu
Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, Dailami Minta Pemerintah Tegas
3
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
Sepakbola
3 jam yang lalu
Darije Kalezic Kecewa, Rizky Eka Tetap Minta Dukungan Suporter PSM
4
Kerapatan Adat Nagai Silaut Perjuangkan Keadilan Status Tanah
Hukum
3 jam yang lalu
Kerapatan Adat Nagai Silaut Perjuangkan Keadilan Status Tanah
5
Pujian Cara Pemain Bali United Berjuang Raih Kemenangan Tandang Perdana
Sepakbola
3 jam yang lalu
Pujian Cara Pemain Bali United Berjuang Raih Kemenangan Tandang Perdana
6
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa 'Geruduk' Imigrasi Jakbar
Umum
3 jam yang lalu
Bikin Rame CFD Sudirman, Massa Geruduk Imigrasi Jakbar
Home  /  Berita  /  Riau

Pekan Depan, Pansus II DPRD Pelalawan Targetkan Pengesahan Ranperda Pilkades

Pekan Depan, Pansus II DPRD Pelalawan Targetkan Pengesahan Ranperda Pilkades
Selasa, 31 Juli 2018 13:29 WIB
Penulis: Farikhin
PANGKALANKERINCI - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pelalawan targetkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tuntas pekan depan.

Ranperda tersebut harus segera rampungkan sebagai payung hukum Perda Pilkades.

Mengingat, dalam waktu dekat 43 desa di Kabupaten Pelalawan akan melaksanakan Pilkades serentak yang tahapannya akan dimulai bulan Agustus.

"Target kita pengesahan pertengahan Agustus, karena tahapan Pilkades sudah mulai. Ini sangat mendesak betul," ujar anggota Pansus II, Baharudin, Selasa (31/7/2018).

Disampaikannya, ada poin penting yang masih menjadi keraguan Pansus. Terkait tata cara dan siapa yang berhak mengatur pergantian antar waktu (PAW).

"Jadi persoalannya siapa yang berhak mengatur atau memilih PAW ini. Apakah BPD yang memilih atau seperti apa, maka itu kami akan lebih dahulu konsultasi ke Biro Hukum, Kemendagri," jelasnya.

Menurut Baharudin, konsultasi ke Biro Hukum Kemendagri wajib dilakukan, agar tidak timbul persoalan dikemudian hari. "Konsultasi ini wajib kita lakukan, karen ini sangat sensitif," tandasnya.

Dikatakannya, Ranperda Pilkades ini menjadi prioritas untuk dilakukan pembahasan hingga mendapatkan persetujuan. Karena menyangkut dalam penyelenggaraan Pilkades di Pelalawan.

"Makanya Ranperda ini menjadi prioritas. Perda ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkades serentak," tutup Baharudin, kepada GoRiau.com. ***

wwwwww