Realisasi Fisik dan Keuangan Rendah, Sebelum Mundur, Gubernur Riau Diminta Genjot OPD dan Evaluasi ULP

PEKANBARU - Sebelum mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Riau, diharapkan Arsyadjuliandi Rachman meninggalkan catatan manis setidaknya pada pelaksanaan kegiatan dan program APBD tahun 2018 dengan cara menggenjot capaian realisasi penyerapan anggaran terlaksana dengan maksimal.

Dari data yang diperoleh pada hearing komisi di DPRD Riau, memasuki pertengahan bulan Agustus program dan kegiatan tahun anggaran 2018 rata- rata pada Organisasi Pembangunan Daerah (OPD) dihadapkan pada realisasi fisik dan keuangan yang masih rendah. Padahal waktu tahun anggaran tinggal menyisakan waktu yang pendek sekitar 4 bulan berjalan.

“Karena akan terjadi pergantian Gubernur Riau, dikabarkan OPD dan ULP terkesan ogah-ogahan bekerja, masih banyak kegiatan dan program di OPD belum didaftarkan  untuk di lelang di ULP, Jika ini benar dan dibiarkan akan menjadi catatan buruk,’’ kata anggota DPRD Riau, Bagus Santoso sembari mengingatkan mepetnya waktu pelaksanaan APBD 2018.

Dengan kondisi demikian dikawatirkan program dan kegitan  yang sudah ditunggu- tunggu masyarakat tidak terlaksana.

“Kami berharap Gubernur Riau bisa mendesak OPD segera melakukan langkah cepat agar kegiatan tidak terkesan hanya untuk memenuhi syarat ketok palu,  lalu dibiarkan terbengkalai,’’ kata Bagus Santoso mencermati terkait rendahnya realisasi fisik dan keuangan OPD pada mitra Komisi 2 saat akan mengikuti Rapat paripurna hari ini.

Rendahnya realisasi pelaksanaan program dan kegitan ternyata setelah dicari akar masalahnya juga diakibatkan petugas Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) tidak professional dan tidak serius melaksanakan tugasnya.

Berkaca dari beberapa referensi OPD dan temuan BPK atas pelaksanaan kegiatan  tahun 2017 dan tahun 2016 diketahui bahwa petugas pokja pada ULP tidak serius melaksanakan tugasnya. Dan yang paling penting terdapat indikasi proses pelelangan terlambat dan akhirnya waktu yang tersisa tidak mencukupi apabila kegiatan tersebut dilaksanakan. 

Maka langkah yang tepat gubernur segera mengevaluasi semua sumberdaya manusia pada ULP sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang sebenarnya untuk memperbaiki sistem pengadaan Unit Layanan Pengadaan. ‘’Gubernur hendaknya melakukan evaluasi dan mengganti petugas ULP jika tidak ingin mengulang buruknya kinerja ULP pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, dan ini akan menjadi catatan manis sebelum Gubernur mengundurkan diri,’’ pungkas Bagus. ***