Persekusi Neno Warisman di Pekanbaru, Nizar Zahro: Bukti Aparat Tidak Netral dan Terseret Politik Praktis

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Anggota DPR RI, Nizar Zahro, turut angkat bicara soal persekusi yang dialami deklarator 2019GantiPresiden di Pekanbaru.

"Miris, ketika saya menyaksikan video yang beredar, dimana seorang emak-emak, Neno Warisman, dipersekusi di Bandara Pekanbaru, Riau," ujarnya kepada GoNews.co, Minggu (26/8/2018).

Menurut kesaksian Neno Warisman, kata dia, massa yang menghadang di gerbang keluar bandara hanya sekitar 40-orang saja. Tapi mereka bebas melakukan apa saja, mulai dari bakar ban, hingga melempar batu ke mobil yang dinaikin neno. Aparat yang jumlahnya lebih banyak tidak berkutik.

"Setelah 7 jam tertahan di gerbang bandara, akhirnya oleh aparat Neno akan dikawal menuju hotel. Tetapi bukan hotel yang dituju melainkan kembali ke Bandara. Neno dipaksa kembali pulang ke Jakarta," tandasnya.

Dalam kesaksiannya, Neno beserta rombongan diperlakukan secara kasar. Neno secara khusus menyebut Kabinda Riau yang sudah bertindak secara kasar.

Selang beberapa jam, situasi mencekam merembet ke Surabaya. Polisi secara paksa membubarkan masyarakat yang ingin menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden.

Sehari sebelumnya beredar surat dari kepolisian tentang tidak dikeluarkannya STTP dengan alasan ada ormas yang tidak setuju dengan gelaran #2019GantiPresiden.

"Kasus di Pekanbaru dan Surabaya membuktikkan bahwa aparat tidak netral. Aparat sudah terseret dalam politik praktis. Logikanya, aparat tidak akan mungkin tunduk pada kemauan ormas. Aparat sejati hanya akan tunduk kepada UU," tegasnya.

Acara deklarasai #2019GantiPresiden kata dia, adalah acara yang konstitusional. Dijamin oleh konsitusi dan UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Acara serupa pun sudah digelar di Jakarta, Medan, Batam, Banten dan kota-kota lainnya. Semuanya berjalan lancar. Tidak ada provokasi. Dan juga tidak ada teror. Namun, kalaupun ada yang terprovokasi itu hanyalah penguasa yang merasa terancam kedudukannya," paparnya.

"Sangat disayangkan, di era reformasi ada yang masih memakai "kayu" untuk  membubabarkan acara yg demokratis. Aparat mestinya sadar, sejarah sudah membuktikkan tidak ada yg bisa melawan kehendak rakyat. Seberapa bantaknya kayu yg digebukkan, seberapun kerasnya gebukan tersebut, tetap rakyatlah yang akan tampil sebagai pemenang," pungkasnya. ***