Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
Kemenpora
15 jam yang lalu
Menpora Erick Minta Dunia Fotografi Harus Bertransformasi di Pameran Foto Spirit de Indonesia
2
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
Sepakbola
15 jam yang lalu
Persijap Yakin Segara Bangkit Usai Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
3
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
Sepakbola
15 jam yang lalu
Ivan Mamut Pastikan Kemenangan Persija atas Persebaya
4
MA Anulir Suket SMA Gibran Rakabuming, Publik Soroti Sikap KPU dan Ancaman Pemakzulan
Umum
16 jam yang lalu
MA Anulir Suket SMA Gibran Rakabuming, Publik Soroti Sikap KPU dan Ancaman Pemakzulan
5
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
Metropolitan
22 jam yang lalu
Prakiraan Cuaca BMKG Jabodetabek, Hujan Berpeluang Turun Mulai Sore hingga Malam Hari Ini
6
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Metropolitan
20 jam yang lalu
‎Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Arena Tinju Kampung Melayu
Home  /  Berita  /  Badminton

Waduh, BUMN Borong Tiket Asian Games, KPK Harus Periksa Deputi Kementerian BUMN Nih...

Waduh, BUMN Borong Tiket Asian Games, KPK Harus Periksa Deputi Kementerian BUMN Nih...
Menteri BUMN saat membubuhkan tandatangan dukungan Asian Games. (istimewa)
Rabu, 29 Agustus 2018 13:51 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Banyak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dituding KPK memborong tiket Asian Games 2018. Dimana maksud dari pemborongan tiket ini untuk di bagi-bagi kepada para pejabat.

Menurut Center For Budget Analysis (CBA), seorang pejabat menerima tiket gratis itu tidak pantes dan sangat norak sekali.

"Seorang pejabat negara itu gaji sangat mahal dari pajak rakyat. Dan juga mendapat fasilitas yang mewah dari negara. Masa untuk beli tiket saja, tidak punya duit dan minta gratis," ujar Direktur CBA, Ucok Sky Khadafi kepada GoNews.co, Rabu (29/8/2018).

Setelah ketahuan pemborongan tiket Asian Games oleh KPK kata Ucok, tidak seharus lembaga anti rasuah ini hanya menghimbau kepada para pejabat agar melaporkan kepada KPK karena dianggap sebegai Gratifikasi korupsi.

"Yang harus dilakukan KPK adalah melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pejabat negara yang menerima tiket Asian Games 2018 tersebut," tegasnya.

Karena kalau KPK tidak melakukan OTT tiket bagi pejabat kata Ucok, maka mereka tidak akan jera, dan tidak akan hilang tradisi bagi bagi tiket diinternal kalangan pejabat.

"Kemarin ada isu tiket atau kartu tol gratis, dan hari ini ada tiket Asian Games," paparnya.

Maka dari itu, meskipun KPK tidak melakukan OTT kepada para pejabat penerima kartis, CBA (Center For Budget Analysis) tetap meminta kepada KPK untuk tetap melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi bagi bagi tiket tersebut.

"Yang harus dilakukan KPK, bukan hanya fokus sidiknya kepada sejumlah BUMN yang bagi bagi tiket kepada pejabat negara tersebut. Tetapi untuk mengungkap kasus pemborongan tiket oleh BUMN," tukasnya.

"KPK harus segera memanggil pejabat pejabat penting dan bertanggungjawab di kementerian BUMN seperti Imam Apriyanto Putro yang menjabat sebagai sekretaris kementerian BUMN, dan juga menjabat wakil Komisaris utama Bank Mandiri. Dan Juga memanggil  Hambra deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, dan juga menjabat sebagai Komisaris PT. Semen Indonesia," pungkasnya.***

wwwwww