Bupati Rohil Tugaskan Tim BPKAD ke Menkeu Terkait Transfer Pusat

BAGANSIAPIAPI - Tunda bayar dan tunggakan pembayaran gaji perangkat desa menjadi beban pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam membayarkannya. Untuk melunasi hutang itu,Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan menemui Menteri Keuangan guna  menanyakan transfer dana ke daerah khusus Triwulan Empat (TW 4). 

Terkait rencana keberangkatan tim dari BPKAD ke Jakarta, Bupati Rokan Hilir H Suyatno AMP meminta kepada jajaran terkait untuk segera menindaklanjuti realisasi tunda bayar yang rencananya akan diansur selama tiga bulan di tahun 2018 oleh pusat.

Demikian disampaikan bupati pada satu kesempatan di Bagansiapiapi. Pemkab terangnya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) guna mempertanyakan transfer dana ke daerah khusus Triwulan Empat (TW 4).

"Hingga saat ini, kita masih menunggu informasi dari BPKAD yang akan menanyakan langsung dengan Menteri Keuangan di Jakarta terkait anggaran kabupaten Rohil khususnya TW 4,” kata Suyatno baru-baru ini. 

Keberangkatan BPKAD Rohil ke Kementerian Keuangan RI, sambungnya, tak hanya mempertanyakan soal transfer dana TW 4 tapi juga menyampaikan sejumlah persolan keuangan daerah yang tengah dihadapi yakni adanya tunda bayar untuk gaji perangkat desa dan lain-lain.

''Cukup banyak persoalan yang disampaikan maka pimpinan BPKAD kemarin berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan daerah," katanya. 

Ditengah kondisi yang terjadi, terangnya, Pemkab tetap berupaya agar apa yang telah menjadi komitmen yakni menyelesaikan tunda bayar dapat segera dituntaskan.

Untuk menindaklanjuti arahan Bupati, hingga saat ini, kepala BPKAD Rohil, Drs Syafrudin belum bisa dihubungi. ***