Pimpin Rapat Konsultasi, Fahri Hamzah Bahas Pemulihan Pasca Gempa di NTB

JAKARTA - Gelar rapat konsultasi Pemulihan Nusa Tenggara Barat (NTB) paska gempa, DPR RI memanggil semua menteri, kepala lembaga dan badan dalam Rapat Konsultasi Pemulihan NTB.

Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018) dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah.

Rapat konsultasi dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menko PMK, Men PUPR, Menkes, Mendos, Mendes, Menpariwisata, Mendiknas, Kepala BNPB, Pemprov NTB, Anggota DPD NTB, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.

Dalam pembukaannya, Fahri Hamzah mengharapkan rapat konsultasi dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang beberapa hal yang perlu disampaikan, terkait penanganan pasca gempa di NTB yang terjadi baru-baru ini.

"Kita hadir banyak, tetapi tidak harus lama kita rapatnya. Tetapi bisa memnerikan analisis yang komprehensif, yang perlu disampaikan. Yang penting bisa menjelaskan beberapa persoalan," ucap politisi dari PKS itu.

Dalam kesempatan itu, Fahri menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kunjungan kelapangan dirinya bersama sejumlah anggota DPR, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa persoalan dilapangan secara umum, yakni ada dua klaster.

Pertama adalah klaster publik, sebanyak tiga level, antara lain, infrastruktur dasar atau primer, infrastruktur sekunder dan infrastruktur tertier. Dan kedua adalah klaster private, yakni rumah dan logistik.

"Kalau kita meninjau situasinya kira-kira, kalau infrastruktur primer itu terdiri dari jalan, jembatan dan sebagaiya. Kemudian infrastruktur sekunder seperti kantor-kantor pemerintahan, banyak sekali yang rusak, khususnya di Lombok Utara. Sedang yang masuk dalam klaster infrastruktur tertier seperti, pelayanan umum (sekolah, rumah sakit, dan sebagainya)," beber Fahri.

Kesemuanya itu, menurut Fahri skema pembiayaannya mungkin lebih sederhana, karena jumlahnya tidak sebanyak rumah masyakarat yang terkena dampak gempa. Karena sampai hari ini, yang dia dengar bahwa jumlah rumah rusak itu (yang harus ditangani) sekitar 80 ribuan.

"Mungkin bisa lebih jumlah rumah yang rusak itu, berdasarkan perhitungan terakhir dari PU," katanya.

Fahri juga mengungkapkan, sampai kemarin (tiga hari lalu) dirinya turun ke lapangan terakhir, mendapatkan beberapa informasi penting dari masyarakat, terkait bantuan untuk pembangunan rumah mereka. Harapannya kepada pemerintah agar sekiranya nanti bisa dituntaskan penjelasannya kepada masyarakat bahwa yang terdata sudah menerima transfer uang langsung ke rekening mereka itu baru sekitar 6 ribuan dari sekitar 84 ribuan yang terverifikasi.

"Sementara mereka belum bisa menggunakan dana itu, karena masih memerlukan rekomendasi dari beberapa pihak terkait. Kalau soal logistik, saya kira masyarakat kita sudah cukup banyak membantu dan semua terjun membantu, termasuk pemerintah pusat," ucapnya.***